Raih WDP, Pemkab Tator Janji Tahun Depan Lebih Baik – FAJAR sulsel
News

Raih WDP, Pemkab Tator Janji Tahun Depan Lebih Baik

MAKALE–Bupati Tana Toraja Nicodemus Biringkanae, dan Ketua DPRD Tana Toraja Welem Sambolangi. Langsung menerima hasil pemeriksaan BPK RI ini. Berupa piagam opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Iya hari ini kami akan terima hasil LHPK dari BPK di Makassar,” ujar Wakil Bupati Tana Toraja, Victor Datuan Batara, kepada Palopo Pos, melalui telepon selularnya, Kamis, 15 juni 2017 siang kemarin.

Tahun 2015 yang lalu Pemkab Tana Toraja memperoleh opini Tidak Wajar (TW).

“Target kami tahun 2017 ini Tana Toraja akan raih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tambah Ketua DPD II Partai Golkar Tana Toraja.

Opini WDP ini membuktikan adanya perbaikan dari kinerja Pemkab Tana Toraja. “BPK RI memberikan opini WDP ke Tana Toraja.

Sebagai bukti adanya niat baik memperbaiki kinerja dan ketaatan pada undang-undang oleh Pemkab Tana Toraja,” ungkap Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, Endang Tuti Kardiani, Tahun 2015 BPK tidak memberikan pendapat (Disclaimer) atas LKPD TA 2016 Kabupaten Tana Toraja.

BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ini juga merupakan peningkatan opini. Dimana tahun lalu atas LKPD TA. 2015, BPK memberikan opini Tidak Wajar (Adverse).

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, Endang Tuti Kardiani menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016 pada Kabupaten Takalar, Enrekang dan Tana Toraja. Kepada pimpinan DPRD dan para Kepala Daerah pada tiga kabupaten tersebut di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis, 15 Juni 2017.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. BPK telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016. Dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

LHP atas LKPD Tahun 2016 terdiri dari tiga laporan utama yaitu LHP atas LKPD Tahun 2016, LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan akan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Sehingga terdapat penambahan tiga laporan keuangan, yaitu laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. (mg5/udy)

LANJUT PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top