Jangan Sampai Kena OTT – FAJAR sulsel
News

Jangan Sampai Kena OTT

*Dari Pelantikan Pejabat Pelaksana BPN

PALOPO — Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palopo, Muh Alim, SH.,MM meminta para pejabat yang dipimpinnya terkait layanan agar selalu mengedepankan profesionalisme dalam bekerja sesuai dengan Standar Operational Prosedur (SOP) yang ada.

“Jangan Sampai OTT,” sebut Muh Alim. Itu disampaikan usai melantik delapan orang pejabat pelaksana pada Kantor BPN Kota Palopo, Jumat 16 Juni 2017 di Aula Kantor BPN Kota Palopo.

Menurutnya saat ini era keterbukaan informasi membuat institusi semakin berbenah soal pelayanan. “Media, Masyarakat bisa saja bertindak jika pelayanan yang kita berikan tidak baik,” ungkapnya.

Apalagi saat ini Saber pungli, institusi penegak hukum lainnya jelas memberikan tindakan. Hal itu merujuk pada banyaknya kasus kasus pertanahan yang mengemuka saat ini.

Karena itu ia tekankan kepada pejabat di lingkup pemerintahan untuk bekerja sesuai SOP tersebut.
“Layanan terbaik yang selalu dikedepankan adalah yang sesuai dengan aturan PP 128 tahun 2015 dan Peraturan Kepala BPN No 1 tahun 2010,” tegasnya.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar dalam pengurusan layanan di Pertanahan tidak menggunakan perantara. “Sebaiknya langsung ke loket yang telah kami sediakan, untuk menghindari kecurigaan oleh masyarakat,” katanya.

Selain itu pihaknya meminta kepada pejabat yang ada untuk mengedukasi masyarakat agar tidak menggunakan calo. “Karena semuanya telah diatur, mulai dari harga dan lama pelayanan, dll didalam SOP tersebut,” katanya.

Sebanyak 8 pejabat baru yang dilanti pada sore kemarin diantaranya Yusran Amran, SE sebagai Kepala urusan perencanaan, eveluasi dan pelaporan pada Kantor BPN Kota Palopo, Hj Marwah, SH sebagai Kepala Urusan Keuangan dan BMN Kantor BPN Kota Palopo, Asnawirawan sebagai Kepala Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan tematik, Muhiddin, SH sebagai Kepala Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Indriani Pustikawati, SH sebagai Kepala Subseksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat, Puji Rahayu, S.ST, Kepala Subseksi Pendaftaran Hak Tanah, Irmawati, SH, Kepala Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah, Muhammada Tazar, Kepala Subseksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah serta Irma Winarmi, S SH,MH sebagai Kepala Subseksi Fasilitas Pengadaan dan penetapan Tanah Pemerintah dan Drs Miftahuddin sebagai Kepala Subseksi Pengendalian Pertanahan.

Menurut Muh Alim, mutasi ini merupakan hal yang lumrah dalam tubuh Badan pertanahan. Dimana sesuai aturan posisi jabatan hanya kurang lebih dua tahun lalu bergeser. itu terlihat dari beberapa pejabat yang masuk dari berbagai daerah yakni Parepare, Makassar dan Wajo.

“Mutasi ini juga untuk penyesuaian nomenklatur dimana terjadi beberapa penggabungan beberapa seksi. Tentunya untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” tandasnya. (ald/rhm)

LANJUT PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top