Mudik Menggunakan Mobil Pribadi – FAJAR sulsel
News

Mudik Menggunakan Mobil Pribadi

* Pejabat Pemkot: Tak Masalah Randis ‘Dikandangkan’

PALOPO — Larangan randis dipakai mudik sudah masuk tahun kedua. Sebagian pejabat seperti bermuka kecut menyambut kebijakan tersebut. Namun, ada juga yang santai menanggapi. Pejabat di lingkup Pemkot Palopo tak mempersoalkan kalau randis mau ‘dikandangkan’. Mereka sudah siap mudik menggunakan mobil pribadi.

Memang, larangan menggunakan kendaraan dinas untuk mudik lebaran masih pro kontra di kalangan pejabat di daerah. Bagi yang punya kendaraan pribadi, hal ini tidak terlalu dipersoalkan. Yang jadi persoalan adalah pejabat yang sudah kadis tapi belum punya mobil pribadi.

”Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini maunya atasan. Mau tidak mau, sebagai bawahan harus taat dan tunduk dengan aturan tersebut,” ujar salah seorang pejabat eselon II di lingkup Pemkot Palopo, kemarin.

Larangan menggunakan kendaraan dinas untuk mudik saat lebaran mendapat tanggapan dari sejumlah pengamat pemerintahan.

Mereka menganggap kebijakan tersebut kurang elegan karena tidak melihat berbagai faktor yang ada. ”Salah satunya pada sisi sosiologi manusia,” ujar Aswar Hasan, pengamat sosial asal UNHAS, kepada Palopo Pos, Selasa 21 Juni 2017, kemarin.

Disampaikannya, jika di negara barat, hal ini tidak jadi masalah, terlebih memiliki lebih dari satu kendaraan. Namun, di Indonesia dari sisi sosiologi manusia, kurang bagus.

Karena sesunggunya kendaraan ini melekat secara sosial bagi pejabat pengguna. Bisa jadi nanti, kata dia, banyak yang tidak mudik ke kampung halaman untuk rayakan lebaran bersama keluarga lantaran kendaraan dinas tidak boleh dipakai mudik. ”Kasihan juga yang tidak punya kendaaran selain kendaraan dinas,” sebutnya.

Seharusnya, kata dia, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih moderat, win-win solution. ”Dalam artian boleh membawa kendaraan dinas melalui izin kepala daerah, namun anggaran bensin serta sopir itu ditanggung oleh pejabat bersangkutan tidak mendapat support negara,” katanya.

”Bahkan, jika kendaraannya tidak diminta-minta bermasalah di kemudian hari, ditanggung oleh si pengguna,” lanjutnya.

Aswar Hasan malah curiga nantinya banyak pengguna randis mengakalinya dengan ganti plat ke hita. ”Apalagi dari tahun ke tahun sanksi yang diberikan juga tidak jelas,” tambahnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo, Hamzah Jalante, menyebutkan, penggunaan randis dipakai mudik lebaran memang sudah dari tahun ke tahun dilarang.

Dan untuk Pemkot Palopo selama ini sangat mematuhi aturan yang telah ditetapkan pusat. ”Jika dilarang menggunakannya, ya pejabat di lingkup Pemkot Palopo harus menaatinya. Kecuali jika dipakai dalam rangka kedinasan baru bisa digunakan,” sebut Hamzah.

Dalam melakukan penertibannya, sebut Hamzah, dirinya mengatakan kalau pejabat di Pemkot Palopo seluruhnya patuh pada aturan. ”Saya kira semuanya sudah patuh pada aturan. Jika tak boleh digunakan, ya tak boleh. Karena ada sanksi untuk itu,” jelasnya lagi.

Hamzah membeberkan, saat ini Pemkot Palopo memiliki randis jabatan sebanyak 65 unit, dan untuk randis operasional sebanyak 207 unit. Sedangkan untuk randis sepeda motor sebanyak 1.218 unit.

Hal senada juga dikemukakan Kepala Bappeda Kota Palopo, Drs Firmanza, DP. Menurutnya, kalau memang aturannya seperti itu, harus dijalankan karena kalau tidak ada sanksi yang menanti.

Ia mengatakan, sebagian besar pejabat Pemkot Palopo sudah memiliki kendaraan pribadi yang bisa digunakannya.

”Saya kira rata-rata pejabat Pemkot sudah memiliki kendaraan pribadi, jadi tidak masalah kalau randis ‘dikandangkan’,” sebutnya.

Meski demikian, ujarnya, masalah bagi mereka yang tak memiliki mobil pribadi, yang mana kesehariannya hanya memakai mobil dinas. ”Itu juga perlu dipertimbangkan,” papar kepala Bappeda.

Sementara itu, Ketua DPRD Palopo, Harisal Latief, meminta kepada pejabat di pemkot dan DPRD supaya taat dan patuh pada instruksi dari pusat tersebut. ”Saya sendiri siap kandangkan mobil pribadi. Larangan tersebut harus diikuti karena merupakan instruksi dari pusat.

Tentu sebagai kepala daerah yang baik kita mengikuti instruksi tersebut supaya tidak ada sentilan-sentilan yang tidak baik,” imbuh ketua DPRD Palopo, kepada Palopo Pos, di ruanga kerjanya.

Harisal mengaku tidak heran dengan adanya larang randis dipakai untuk mudik lebaran. “Ini bukanlah yang pertama. Tahun lalu juga ada larangan yang sama dari pusat,” tambah Harisal.

SANKSINYA KECIL

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengimbau agar kepala daerah tak menggunakan mobil dinasnya untuk keperluan mudik lebaran, meskipun kendaraan tersebut sifatnya melekat terhadap jabatan. “Saya punya mobil menteri, tapi kalau mudik saya tidak pakai mobil dinas ini,” kata Tjahjo di Istana Negara, Jakarta, baru-baru ini.

Kemendagri sendiri, kata dia ikut aturan yang digagas Kemenpan-RB. Ia mengakui, ada penerapan regulasi yang berbeda-beda di sejumlah daerah. Kalau ada kepala daerah yang membolehkan, kata dia, sebaiknya kembali berpedoman pada aturan pemerintah pusat.

Kata dia, ini terbilang pelanggaran kecil. Sanksinya Menpan bisa kasih peringatan. ”Namun hal ini penggunaan mobil dinas untuk mudik jangan dibudidayakan,” kata Tjahjo.(mg1-rhm/ary)

GRAFIS

RANDIS PEMKOT PALOPO

  1. Randis Jabatan 65 unit
  2. Randis Operasional 207 unit
  3. Randis Sepeda Motor 1.218 unit

*sumber: BPKAD Luwu

LANJUT PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top