Mobil Dinas ‘Dikandangkan’ di Rumah – FAJAR sulsel
News

Mobil Dinas ‘Dikandangkan’ di Rumah

* Mudik Lebaran 2017

PALOPO — Pengetatan randis di Luwu Raya masih longgar. Saat kendaraan dinas di sejumlah daerah dikembalikan untuk dikandangkan karena dilarang digunakan mudik lebaran, kepala daerah hanya bermodal kepercayaan kepada pejabatnya. Mobil dinas boleh dibawa pulang. Namun, ketika mau mudik keluar kota, mobil dinas harus tinggal dan ‘dikandangkan’ di rumah.

Di Luwu Utara, misalnya, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara mengaku tidak memiliki tempat yang representatif untuk memarkir kendaraan dinas para pejabat.

”Ada tempat seperti lapangan upacara Lagaligo, tapi bisa-bisa nanti randis cepat rusak akibat kepanasan dan kehujanan,” ujar Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Lutra, Ir Baharuddin Nurdin, kepada Palopo Pos, Rabu 21 Juni 2017, kemarin.

Solusinya, lanjut dia, bupati tetap meminta pengguna randis untuk menjaga amanah tersebut. ”Kan sudah ada instruksi dari bupati agar tidak menggunakan randis saat mudik,” paparnya.

Jadi, kata dia, disinilah diuji kesadaran para pejabat yang menggunakan kendaraan dinas. Di Luwu Utara sendiri terdapat 59 unit kendaraan dinas Pemkab Lutra terdiri dari mobil Terios dan Xenia.

Sementara itu, Andi Eka Kresnawesi, kabid aset BPKAD Lutra, mengatakan bahwa jumlah randis di Lutra sebanyak 1.502 unit. Terdiri dari roda dua sebanyak 1248 unit, kendaraan roda tiga 25 unit, dan kendaraan roda empat 189 unit.

Sementara itu, Plt Kepala Satpol-PP Lutra, H Aspar, mengatakan bahwa terkait dengan randis pejabat, ia sudah ada instruksi bupati. Insrukti bupati ini, kata dia, telah disampaikan ke pada pejabat lingkup Pemkab Lutra.

”Kemudian tidak ada perintah ke Satpol untuk menjaga randis pejabat saat mudik. Ini kita kembalikan kepada kesadaran ,” imbuhnya Bagaimana di Lutim? Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Luwu Timur, Andi Makkaraka, mengatakan, para pejabat tetap dibolehkan membawa pulang randis ke rumah dengan catatan randis saat mau ditinggal mudik harus dikandangkan. Keamanan mobil juga harus dijamin.

Jadi, kendaraan dinas tetap berada di masing-masing OPD. “Kami dari kepala OPD tidak ada yang mudik lebaran. Semuanya salat Id di Luwu Timur sekaligus open house di rujab Bupati,” kata Andi Makaraka.

Soal kebijakan randis dikandangkan, lanjut Andi Makaraka, kebijakan tersebut sulit dilaksanakan. Kenapa? Saat pelaksanaan salat Id, masih ada kendaran dinas yang digunakan untuk pengamanan lebaran sekaligus. Seperti kendaraan dinas Satpol PP dan dinas perhubungan. ”Sedangkan yang tidak digunakan itu hak para pimpinan OPD,” katanya.

Kata dia, tidak instruksi bupati agar randis dikandangkan. ”Pak bupati percayakan saja kepada masing-masing pimpinan OPD,” kata Andi Makaraka Hal senada juga dikatakan Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), Indra Fawsy. Indra mengaku tidak ada razia bagi kepala OPD yang mengunakan randis untuk mudik lebaran.

“Kita belum ada perintah soal razia randis. Kalaupun ada itu berarti yang SKPD nakal, apalagi tiap tahun itu Semua kepala OPD diharuskan salat Id di Luwu Timur. Jadi, dijamin tidak ada OPD yang mudik gunakan randis,” kata Indra.

Plt Kepala DPKAD Luwu Timur, Ramdhan Pirade, mengatakan bahwa jumlah kendaraan dinas di Luwu Timur dihitung dengan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk OPD di Lutim itu sebanyak 28 ditambah 11 kecamatan. Sedangkan untuk kendaraan roda dua itu kurang lebih 300 unit.

Untuk ‘mengkandangkan’ kendaraan dinas (randis) agar tak digunakan untuk mudik diterima dengan legowo seluruh pejabat yang menggunakan randis di Pemerintahan Kota (Pemkot) Palopo. Mereka tampaknya tak ingin melawan arus atas kebijakan pusat yang melarang penggunaan randis untuk mudik kecuali untuk dinas.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP dan KB) Kota Palopo, Suriani A. Kaso kepada Palopo Pos, Rabu 21 Juni 2017.

Ia mengungkapkan kebijakan untuk tak memakai randis mudik itu harus diterima dengan legowo karena itu sudah aturan dari pusat. Bukan cuma tahun ini tapi tahun sebelumnya.

”Diterima dengan legowo, karena sudah ada aturan. Dan saya dengar juga ada sanksi nantinya jika ketahuan digunakan,” sebut Suriani, kemarin.

Menurutnya, rata-rata kadis dan pejabat lainnya di Pemkot Palopo ini sudah memiliki kendaraan pribadi. Jadi mereka tak masalah dengan aturan tersebut. Tapi bagi yang tidak memiliki randis harus menerima dengan legowo.

”Bagi yang tidak memiliki kendaraan pribadi dan masih menggunakan randis kemana-mana mau tak mau harus menerimanya. Yah, dengan merental mobil misalnya,” ungkapnya.

Senada dengan itu, Camat Wara Timur, Baso Aznur berpendapat yang sama. Hanya dirinya mengaku tak mudik tapi tetap stay di Kota Palopo.

Menurutnya, jabatan seorang camat berbeda dengan jabatan lainnya. Menurutnya, seorang camat itu harus selalu standby 24 jam untuk melayani masyarakat.

”Saya tidak mudik. Dan mengenai randis tidak boleh dipakai mudik, tetapi kami tunduk dan patuh atas aturan dan kebijakan pimpinan,” tegasnya.(jun-krm-rhm/ary)

LANJUT PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top