Pembahasan Anggaran Pilkada Deadlock – FAJAR sulsel
News

Pembahasan Anggaran Pilkada Deadlock

* Usulan Anggaran Capai Rp65 M

BELOPA — Pimpinan dan anggota DPRD Luwu bersama unsur Pemerintah Kabupaten Luwu kemarin membahas usulan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diajukan penyelenggara Pemilu (KPU Luwu) dan pihak pengamanan. Pembahasan tersebut mengalami deadlock alias menemui jalan buntu.

Ketua DPRD Luwu Andi Abdul Muharrir dan Wakil Ketua DPRD Luwu Arifin A Wajuanna dan Ketua Komisi II DPRD Luwu memimpin jalannya rapat pembahasan usulan anggaran Pilkada Luwu.

Namun demikian, pembahasan tersebut akhirnya terhenti dan tidak menemukan titik temu untuk menentukan alokasi berapa besaran alokasi anggaran Pilkada Luwu 2018
“Usulan anggaran Pilkada Luwu 2018 membengkak menghampiri dua kali lipat dari anggaran Pilkada sebelumnya, baik usulan KPU Luwu, Panwas maupun dari unsur pengamanan Polres Luwu dan TNI,” ujarnya.

Di lain sisi, lanjut dia, ia belum mengetahui aturan apa yang akan dipakai untuk menetapkan ambang batas anggaran tersebut. Sehingga, belum ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif menyangkut berapa besaran biaya penyelenggaraan Pilkada yang disetujui.

Sementara itu, Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Luwu, Drs Muhammad Rudi, M.Si, mengatakan, penetapan anggaran Pilkada Luwu berdasarkan usulan pihak penyelenggara Pemilu harus dicermati secara mendalam dan harus sesuai dengan standar biaya pemerintah.

“Ajuan anggaran Pilkada Luwu ini kalau kita gabung jumlahnya cukup besar, di sisi lain anggaran daerah sangat terbatas. Kita juga harus mengetahui lebih dahulu berapa sharing anggaran biaya Pilkada dengan Pilgub yang dialokasikan pemerintah Propinsi Sulsel.

Disamping itu, kami juga usulkan untuk biaya pengamanan idealnya harus satu pintu antara Polri dan TNI karena pengamanan Pilkada Luwu ini dilakukan secarabersinergi yakni antara Polri yang diback-up oleh TNI,” kata Muhammad Rudi.
Sementara itu, Sekreratis BPKD Luwu Rahimullah didampingi Kabid Anggaran BPKD Luwu Kasmuddin, mengatakan, Pemkab Luwu harus melakukan konsultasi sebelum menetapkan besaran anggaran Pilkada Luwu yang akan dihibahkan ke penyelenggara Pilkada Luwu, pasalnya saat ini ada dua aturan yang berbeda yang jikaditerapkan salahsatunya akan mempengarahui besaran anggaran Pilkada Luwu.

“Jika kita merujuk kepada Surat Menteri Keuangan yang berisi tentang honorarium Pokja, maka honorrarium panitia Pokja Pemilu maksimal bisa mencapai Rp2 juta (untuk pengarah), sedangkan jika kita merujuk ke Peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya masukan, honor maksimal hanya Rp700 ribu per bulan.

Kita belum tahu yang mana yang akan kita gunakan. Disamping usulan anggaran Pilkada Luwu 2018 terlebih dahulu perlu di review oleh inspektorat dan BPKP RI, seperti halnya anggaran Pilgub Sulsel,” kata Rahimullah diamini Kasmuddin.

Dari pembahasan tersebut terungkap, total usulan anggaran Pilkada Luwu 2018 memang cukup besar, yang mencapai kisaran Rp65 miliar lebih. Dengan rincian, KPU Luwu mengusulkan anggaran sebesar Rp42 miliar, Panwaslu mengusulkan anggaran sebesar Rp13 miliar, Polres Luwu mengusulkan anggaran pengamanan sebesar Rp7 miliar dan TNI sebesar Rp3 miliar.

Sementara itu, Anggota DPRD Luwu, Yamin Annas mengatakan, tidak masalah berapapun alokasi anggaran Pilkada Luwu disepakati. Namun sebaiknya hal ini harus berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan harus terlebih dahulu dikordinasikan dengan pemerintah Propinsi Sulsel dan Pemerintah Pusat. (and/ary)

LANJUT PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top