Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulsel, Musaddaq mengkritisi langkah DPRD Makassar yang melonggarkan untuk melakukan perjalanan dinas secara berombongan.
Kebijakan ini dinilai dipaksakan dan terkesan kontradiktif. Apalagi bila melihat kondisi saat ini, penyebaran wabah Covid-19 belum terkendali. Selain itu, anggaran daerah juga menipis.
Meskipun tetap diberikan kesempatan untuk melakukan perjalanan dinas dengan surat keterangan sehat, tapi untuk kategori kunjungan DPRD Makassar misalnya, tak ada yang terlalu mendesak.
"Makassar kan sementara bergelut dengan Covid-19. Bisa saja daerah yang mau dikunjungi menolak. Apalagi kalau mau perjalanan dinas ke Jawa, itu kan masih zona merah,'' tegasnya.
Menurutnya, DPRD semestinya punya kepekaan sosial dan tidak malah memaksakan untuk tetap melaksanakan perjalanan dinas.
''Jangan paksakan kehendak. Mana empati anggota DPRD. Ini perjalanan dinas akan membuat citra dewan buruk di mata masyarakat,'' jelasnya.
Kata Musaddaq, semestinya para anggota dewan juga sudah bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada. Termasuk era teknologi yang cenderung melakukan rapat atau koordinasi secara virtual.
''Jangan sampai kesannya ini hanya karena ada anggaran yang mau dihabiskan, makanya mau perjalanan dinas. Padahal kan bisa virtual saja. Itu cara beradaptasi,'' imbuhnya. (*)
REPORTER: MUHCLIS ABDUH
EDITOR: HARIFUDDIN
