Sekolah Negeri dan Swasta Bertambah Selama Penerapan PPDB Zonasi

Selasa, 30 Juni 2020 10:10
Belum ada gambar

Ilustrasi PPDB

Sementara itu, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti mengakui ada penambahan pembangunan sekolah sejak diterapkan sistem zonasi pada 2017 di beberapa daerah.

“Di Bekasi ada tambahan sebanyak tujuh sekolah negeri dalam kurun waktu tiga tahun. Kemudian, Tangerang menambah sembilan sekolah baru, Jakarta tujuh sekolah menengah kejuruan (SMK) baru, Kalimantan Barat satu sekolah menengah atas (SMA), dan Depok satu SMA,” tuturnya.

Terkait kisruh PPDB di sejumlah daerah, Retno menegaskan, bahwa pesrsoalan tersebut akan terus muncul jika secara kuantitas sekolah negeri tidak ditambah.

Untuk itu, Retno mengusulkan, agar sekolah menambah setidaknya 2-4 kursi di setiap kelas tahun ini, untuk memaksimalkan daya tampung yang ada.

“Sekolah menambah jumlah kursi dua sampai empat, jadi bisa ada 48 kursi (dua orang dikali 24 sekolah) agar bisa tetap menampung usia termuda,” katanya.

Menurut Retno, ketimpangan antara jumlah daya tampung dengan siswa lulusan di setiap jenjang dari tahun ke tahun selalu menimbulkan polemik dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di hampir seluruh daerah di Indonesia.

“Ketimpangan ini juga yang membuat Pemerintah terpaksa menerapkan sejumlah kriteria seleksi berlapis dalam PPDB,” ujarnya.

Tahun 2018 misalnya, selain pertimbangan jarak sebagai yang utama, sejumlah daerah menerapkan kriteria nilai Ujian Nasional (UN) untuk menyeleksi calon peserta didik agar sesuai dengan jumlah daya tampung sekolah.

“Kemudian di tahun ini, PPDB DKI Jakarta juga terpaksa memasukkan kriteria usia sebagai alat seleksi akhir bagi siswa di jalur Zonasi,” imbuhnya.

“Namun dalam pelaksanaannya, kriteria usia dalam PPDB ini tetap membutuhkan pengawasan ketat agar tidak merugikan siswa,” pungkasnya. (der/fin)

Komentar

VIDEO TERKINI