FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Pemerintah Provinsi Sulawesi-Selatan telah meraih status Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 kali berturut-turut. Di kepimpinan Prof. HM Nurdin Abdullah - Andi Sudirman Sulaiman selama dua tahun telah meriah dua kali WTP. Nurdin menyebutkan bahwa tidak mudah mempertahankan predikat tersebut, sekaligus berharap laporan yang dihadirkan semakin berkualitas.
Sehingga setelah selesainya penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini, Pemprov akan menyusun action plan penyelesaian tindak lanjut atas berbagai rekomendasi/saran-saran yang bersifat koreksi oleh BPK-RI terkait temuan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 ini.
"Termasuk menuntaskan tindak-lanjut temuan-temuan sebelumnya yang belum selesai," sebutnya.
Ia sangat berharap untuk kedepan Pemprov Sulsel menjadi yang paling terdepan dalam penyelesaian tindak-lanjut. Sehingga Ia mengamanahkan khusus kepada Inspektorat dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Sulsel agar memaksimalkan penyelesaian tindaklanjut atas catatan-catatan BPK baik untuk LHP Tahun 2019 maupun untuk LHP tahun-tahun sebelumnya.
"Sebab berdasarkan data yang ada potensi pengembalian untuk temuan-temuan yang ada dapat menambah potensi penerimaan daerah untuk pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik lainnya," ujarnya.
APIP dan BKAD dikuatkan dalam rangka mempermudah dan memudahkan pemeriksaan keuangan oleh BPK.(rls/fajar)
