FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Wacana pemangkasan subsidi listrik dan solar tahun depan dinilai tidak tepat. Kebijakan tersebut dianggap bisa membuat daya beli masyarakat semakin buruk.
Ketua Dewan Pengurus Kota (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Makassar, Muammar Muhayang mengatakan, pemangkasan subsidi listrik dan solar akan membuat perekonomian ke depannya semakin sulit. Dua sektor ini merupakan kebutuhan primer masyarakat.
"Kami pengusaha keberatan, karena daya beli masyarakat akan terpukul. Jadi baiknya jangan dalam waktu dekat ini. Nanti 2023 saat ekonomi pulih lah," harap Muammar, kemarin.
Kata dia, harusnya pemerintah menyiapkan alternatif dahulu sebelum melakukan pemangkasan subsidi. Tidak bisa asal langsung dipangkas saja.
Seperti solar yang saat ini range harganya terlalu jauh dengan yang nonsubdisi. "Jadi sebaiknya pemerintah perbaiki dahulu pendataannya. Golongan masyarakat yang berhak menerima subsidi," pintanya.
Ekonom Unhas, Anas Iswanto Anwar melihat, gap defisit APBN memang semakin besar. Di sisi serapan APBN yang mengandalkan pemasukan pajak sudah tidak lagi maksimal.
Hanya saja, defisit tersebut terjadi karena penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran. Imbasnya masyarakat golongan kecil yang membutuhkan subsidi itu yang menderita.
"Saya melihat ini kebijakan yang tidak memihak kepada ekonomi kerakyatan, kepada pengusaha kecil. Tidak memihak kepada masyarakat miskin," nilainya.
Anas mempertanyakan, sikap pemerintah yang mengutamakan penyelamatan APBN dahulu atau menyelamatkan kehidupan ekonomi masyarakat. "Karena listrik dan BBM (solar) ini modal besar bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil. Dua sektor ini terganggu maka konsekuensinya akan terjadi inflasi," pungkasnya.
