FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Anggaran penanganan Covid-19 masih mengendap Rp17 miliar di rekening Dinas Kesehatan Makassar. Nilai itu mestinya bisa digenjot untuk menekan problem kesehatan di masyarakat. Terutama insentif tenaga medis dan pengadaan rapid test.
Anggota Komisi D DPRD Makassar, Yeni Rahman meminta anggaran yang tersisa di Dinas Kesehatan dan dinas lain yang dipakai untuk refocusing anggaran Covid-19 bisa dioptimalkan.
Ada dua hal pokok menurut Yenni yang harus menjadi atensi. Pertama, anggaran perlu ditambah untuk pengadaan rapid test gratis.
"Perlu lebih masif lagi untuk rapid test gratis. Ini langkah yang harus terus dilakukan supaya bisa melacak dan mengetahui kondisi masyarakat," ujarnya, Minggu, 5 Juli.
Kedua, perlu memikirkan insentif yang berasal dari Pemkot Makassar untuk tenaga medis. "Dan jangan dipersulit kalau tidak melanggar ji," ujarnya.
Dia menilai insentif perlu, karena menjadi bentuk dispensasi sebab dokter dan tenaga medis bisa dikatakan pahlawan. "Kalau mereka tumbang dan menyerah bagaimana?," tegas legislator PKS ini.
Yeni menilai beban karena menggunakan dana APBD, ada kecenderungan dinas terbilang kaku dalam pemanfaatan anggaran. Ada ketakutan untuk membelanjakan dana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.
"Di sini mungkin dinas harus berpikir lebih fleksibel. Banyaknya dana mengendap justru bisa jadi acuan pemerintah dalam menilai kinerja mereka," terangnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Naisyah Tun Azikin mengatakan, insentif tenaga kesehatan menjadi bagian kewenangan Pemerintah Pusat.
