IPMI Desak Pemkab Sidrap Rapid Tes Gratis Pelajar dan Mahasiswa

Kamis, 9 Juli 2020 18:56

FOTO: ISTIMEWA

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ikatan Pelajar-Mahasiswa Indonesia (IPMI) Pusat Makassar, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidrap, melakukan Rapid Tes (RT) gratis kepada pelajar dan mahasiswa asal Sidrap

Desakan tersebut disampaikan Ketua Umum IPMI SIDRAP Pusat Makassar, Nofriwandi Anugrawan, melalui humasnya, Aswan, di Makassar, Kamis, 9 Juli.

Menurutnya, tidak lama lagi pelajar dan mahasiswa asal Sidrap yang sedang dan akan menempuh pendidikan akan kembali ke Kota Makassar.

Persoalannya, pelajar dan mahasiswa asal Sidrap yang menempuh pendidikan di Kota Makassar belum mengantongi surat keterangan (Suket) bebas Covid-19. Disisi lain, Pemkot Makassar sudah akan memberlakukan kebijakan Perwali Kota Makassar No 36 Tahun 2020 yang mengatur tentang pengetatan suket bebas Covid-19 untuk warga masuk ke dalam wilayah Kota Makassar

Sejauh ini, sambung Aswan, beberapa daerah di Sulsel, telah menyikapi lebih awal kebijakan dari Pemkot Makassar terkait Covid-19 itu. “Kalau tidak salah, Enrekang sudah berikan RT gratis ke pelajar dan mahasiswanya,” ujar Aswan

Lantas apa tanggapan pihak Pemkab Sidrap atas desakan IPMI Pusat Makassar tersebut?

Pemkab Sidrap, melalui Kepala Dinas Kesehatan Sidrap, dr H Andi Irwansyah MKes mengatakan, pada dasarnya, dinas kesehatan melalui puskesmas dan rumah sakit sebagai pelaksana kebijakan, siap memberikan layanan RT kepada pelajar dan mahasiswa asal Sidrap yang akan menempuh pendidikan di Kota Makassar

Hanya saja, kata dia, penerapannya masih perlu kajian lebih dulu, apakah itu di gratiskan atau berbayar.

Kepala Inspektorat Sidrap, Rohady Ramadan, pada hakekatnya juga sependapat jika pelajar dan mahasiswa diberikan layanan RT gratis dengan asumsi kepentingan pendidikan.

“Itu pendapat pribadi. Namun persolannya, untuk melakukan RT gratis khusus bagi pelajar/mahasiswa asal Sidrap yang akan menempuh pendidikan di Makassar itu (Berlaku khusus), tetap dibutuhkan biaya. Itu yang perlu dikaji lagi. Tentu itu butuh regulasi jika memang akan dilaksanakan karena pembiayaannya akan memakai dana daerah. Sekali lagi, ini masih pendapat pribadi, baru kami akan laporkan ke pimpinan,” ujarnya. (eby)

Komentar