Pegang Teguh Prinsip Transparansi dan Akuntabel

Kamis, 9 Juli 2020 11:28
Belum ada gambar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pembangunan IC RSUD Sayang Rakyat relatif singkat. Hanya lebih dari sebulan, gedung megah berlantai 3 itu berdiri kokoh dan siap digunakan. Hal itu dikarenakan agar penanganan pasien covid-19 segera ditampung dan dirawat secara maksimal.

Meski demikian, pembangunan yang melibatkan ratusan pekerja itu tetap dilaksanakan secara profesional dan prosedural. Bahkan anggaran yang semula sebesar Rp14 miliar berhasil ditekan menjadi Rp 11 miliar itu dikelola secara transparan dan akuntabel.

“Dana pembangunan dari perencanaan awal Rp 14 miliar, setelah pendampingan direview, hingga tersisa Rp 11 M lebih. Kami sisir anggaran apa yang tak bersentuhan covid, kami tak gunakan. Barang yang harganya mahal juga dicoret, hasilnya anggaran turun,” imbuhnya.

Salah satu fasilitas canggih di IC RSUD Sayang Rakyat

Dirinya juga memastikan bahwa pengelolaan anggaran ini menjunjung tinggi prinsip transparansi selama pembangunan.

Selaku pimpinan, dokter ahli saraf ini menjelaskan, selama proses pembangunan, bersama dengan pihak rumah sakit menjadi motor penggerak agar pengerjaan ‘rumah’ Covid-19 ini bisa dikerja secara maksimal. Tak sampai di situ, untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas anggaran, dirinya meminta pendampingan sejak awal pembangunan gedung hingga rampung.

Untuk pendampingan itu melibatkan banyak pihak. Seperti Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kejaksaan Tinggi hingga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR)

“Kami menyurat minta pendampingan khsusus. Saya seorang dokter, tidak tahu secara teknis bagaimana bangunan ini. Di situlah mulai pendampingan setiap hari, tak tanggung-tanggung pendamping berkantor di sini supaya transparan dan akuntabilitas terjaga. Kita tidak mau ada penyimpangan di sini,” pungkasnya.

Sebagaimana dengan pembangunan yang lain, pihak rumah sakit bersama tim pendamping terlebih dahulu membuat rencana kerja yang dituangkan dalam rencana kebutuhan belanja (RKB). RKB ini dihasilkan dari usulan para tenaga medis ke Direktur Utama RSUD Sayang Rakyat, baik dari perawat atau dokter terkait alat yang dibutuhkan. Baru kemudian diusulkan ke BPBD untuk direview oleh inspektorat.

Selain itu, pengadaan alat kesehatan (alkes), pihak rumah sakit melibatkan BKAD dalam proses pembayarannya. Setelah barang atau alatnya tiba langsung diujifungsikan. Tak sampai di situ, untuk proses pembayarannya pihak rumah sakit kembali meminta ke BKAD berdasarkan hasil peninjauan, barulah dikirim ke rekening rumah sakit. Jika sudah ada langsung ditransfer ke rekening penyedia barang, tentu dengan pendampingan ketat yang telah diminta.

Jajaran pengelola manajemen RSUD Sayang Rakyat.

“Mekanismenya agak rumit, tapi itulah yang harus kita lakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran. Kalau alkes rata rata katalog. Istilahnya katalog itu sudah ada harganya memang. Kemudian kalau tidak ada itu semua dimintai dengan kewajaran harga. Harus ada kewajaran harga dan harus dipertanggungjawabkan oleh penyedia,” cetusnya.

Bahkan, pihak rumah sakit juga memberikan batas waktu hanya satu minggu kepada penyedia barang. Hal ini dikarenakan kondisi darurat dan demi terciptanya ketepatan dan kecepatan pembangunan IC RSUD Sayang Rakyat ini.

Sementara itu terkait dengan prinsip transparansi dan akuntabel pembangunan ini, Prof Rudi Djamaluddin yang kala itu sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel juga memastikan bahwa pembangunan IC RSUD Sayang Rakyat sangat matang dalam pelaksanaanya. “Itu pasti akuntabel, Pak Gubernur (Prof Nurdin Abdullah) selalu memesankan transparansi akuntabilitas, tidak ada tawar menawar dalam pelaksanaannya,” tutur Pj Wali Kota Makassar ini.

Hal senada juga disampaikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah IV , Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Syafruddin Kitta. Dirinya menuturkan, selama ini pendampingan itu dilakukan secara optimal. “Kegiatan ini kami lakukan tidak sendiri, melainkan lintas sektor. Tujuan pendampingan untuk menjaga akuntabilitasnya, sampai saat ini proses itu kami kawal dengan secara optimal, dan belum menemukan penyimpangan yang sifatnya prinsip,” pungkasnya.

Ruang perawatan

Sebagai bagian dari tim pendampingan, Kepala BPKP Sulsel, Arman Sahri justru memberikan pujian terhadap pekerjaan IC RSUD Sayang Rakyat yang telah bekerja maksimal dan penuh tanggung jawab.

“Sampai proses (audit) itu alhamdulillah, kita ingin memastikan akuntabilitas oleh pihak Rumah Sakit Sayang Rakyat benar benar bertanggung jawab. Jika memang ada hal hal yang perlu dikoreksi, pasti kita koreksi itulah tugas kami,” terangnya.

Untuk itulah, kehadiran Infection Center RSUD Sayang Rakyat diharapkan mampu bertransformasi menjadi rumah kemanusiaan dibarengi dengan keikhlasan bekerja dari para tenaga medis sehingga langkah untuk melawan pandemi covid-19 ini bisa berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan pemerintah. (adv/fajar)

Komentar

VIDEO TERKINI