FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Pemerintah diperhadapkan dengan masalah meningkatnya jumlah pengangguran. Perusahaan yang melakukan PHK dan pemberhentian kontrak kerja terus berlanjut dan membuat tingkat pengangguran di Sulsel meningkat 7 persen.
Sebut saja Lion Air Grup yang melakukan pengurangan tenaga kerja berdasarkan masa kontrak kerja berakhir dan tidak diperpanjang. "Totalnya kurang lebih 2.600 orang dari total karyawan kurang lebih 29.000," sebut Corporate Communications Strategic Lion Air, Danang Mandala Prihantoro.
Kata Danang, hal ini dilakukan akibat terganggunya operasional penerbangan akibat dampak Covid-19. Hal itu memaksa manajemen melakukan keputusan tersebut.
Kepala Kepala Disnaker Sulsel, Darmawan Bintang, membenarkan, hingga Juli laoporan perusahaan yang melakukan PHK, pemberhentian kontrak, dan merumahkan karyawan terus berlanjut. Data Disnaker Sulsel hingga 14 Mei saja, jumlah PHK mencapai 463 orang.
"Tetapi itu bertambah lagi. Belum karyawan yang putus kontrak dan dirumahkan yang totalnya ribuan," ungkapnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Ekonom Universitas Muslim Indonesia (UMI), Syamsuri Rahim, menilai, hal ini menjadi tantangan pemerintah. Opsinya, pemerintah harus bisa mengindentifikasi atau mendata pekerja yang di PHK atau putus kontrak.
Selanjutnya, memetakan kemampuan masing-masing. Hasilnya, menjadi bahan untuk membuka lapangan kerja baru.
"Harusnya pemerintah mendata itu, tetapi saya perhatikan hanya data jumlah PHK saja (tanpa aksi)," katanya. (mum/iad)
