Kebijakan Surat Bebas Covid Dipertanyakan, Azwar: Bisa Jadi Celah Kegaduhan

Jumat, 10 Juli 2020 11:04

FAJAR.CO.ID MAKASSAR– Pemerintah Kota Makassar bakal memberlakukan pembatasan aktivitas keluar masuk di Kota Makassar pada Minggu 12 Juli 2020. Itu artinya warga yang ingin keluar masuk Makassar wajib menunjukkan Surat Bebas Covid-19.

Tujuan aturan mempersempit gerakan masyarakat ini untuk memperkecil penyebaran Covid-19 khususnya Kota Makassar sebagai episentrum covid di Sulsel.

Meski demikian Pemkot tetap menyadari pentingnya perekonmoian harus berjalan. Sehingga muncul pengecualian bagi para pelaku penggerak ekonomi diantaranya ASN, Polri, TNI, pegawai-pegawai swasta, pedagang-pedagang, buruh, pedagang-pedangang sayur.

Anggota DPRD Kota Makassar, Azwar menilai penyertaan surat Bebas Covid-19 untuk keluar masuk Makassar akan kurang efektif dan berpotensi menimbulkan kegaduhan hingga kemacetan di lapangan.

“Surat Bebas Covid-19 saya rasa kurang efektif karena berpotensi mengakibatkan penumpukan, kemacetan di perbatasan, bisa juga mengakibatkan stress sehingga imunnya warga turun. Ini harus menjadi pertimbangan Pemkot,” tegas Azwar kepada fajar.co.id, Kamis (9/7/2020).

Selain itu terkait pihak-pihak yang dikecualikan juga menjadi sorotan legislator PKS ini. Menurutnya pihak tersebut tidak jelas.

“Pengecualian itu akan menimbulkan subjektifitas abu-abu. Bisa jadi celah kerusuhan dan kekacauan di ranah abu-abu itu. Kalau benefitnya tidak sebanding dengan manfaatnya sebaiknya ditiadakan saja,” tandas Azwar.

Yang paling krusial diungkap Azwar adalah penyertaan surat Bebas Covid-19 ini tentu akan menyulitkan dan membuat panik masyarakat. Ia mempertanyakan bagaimana cara memperoleh surat tersebut, seperti apa dasar dan ukurannya. Apakah harus menyertakan hasil rapid test, Azwar meminta penjelasan.

“Sangat menyulitkan masyarakat, cara mendapatkan surat itu bagaimana. Itu akan membuat penumpukan orang dalam melakukan rapid test. Jangan-jangan ada bisnis di dalam pelaksanaan rapid test ini. Bayangkan penduduk Makassar yang jumlahnya kurang lebih 1,7 juta jiwa, sementara kuota rapid test yang diselenggarakan Pemprov hanya 400 perhari,” paparnya lugas.