FAJAR.CO.ID, BULUKUMBA-- Pembentukan panitia khusus (pansus) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa berpolemik. Kepala desa menolak. Penolakan itu dipimpin Kepala Desa Bontonyeleng, Andi Maurawagali.
Adik Bupati Bulukumba, Andi Sukri Sappewali itu menuding pansus DPRD ditunggangi kepentingan politik. Apalagi menjelang pesta demokrasi di kabupaten berjuluk Butta Panrita Lopi itu.
Pria yang akrab disapa Opu itu menggalang dukungan dari kepala desa (kades) lainnya. Ada 109 kades mendukung langkah Opu. Mereka akan mengepung gedung DPRD Bulukumba sebagai aksi protesnya.
"Tidak jauh dari situ, (kepentingan kelompok), situasi sekarang memanas," ujar Opu, Minggu, 12 Juli.
Selain itu, Opu menuding dibentuknya pansus tidak memiliki urgensi jelas. Mestinya DPRD melakukan rapat kerja dengan instansi terkait dan kepala desa. Bukan mengurusi penyaluran bantuan yang diduga tidak sesuai mekanisme.
Apalagi program BLT DD ini merupakan kebijakan pemerintah pusat di tengah pandemi. Negara tidak boleh dicampuri selama untuk kepentingan masyarakat. Terlebih lagi DPRD Bulukumba.
"Apakah sudah separah itu sehingga harus dibentuk pansus, kami justru mempertanyakan DPRD yang tidak paham alasan
dibentuknya pansus," ujarnya.
Dia bersama ratusan kepala desa di Bulukumba telah melakukan konsolidasi. Mereka menolak dan mendesak pansus tersebut dicabut.
"Rencananya hari Senin besok (hari ini,red) kami ke DPRD," tegasnya.
Ketua Pansus BLT DD DPRD Bulukumba, Pasakai, memastikan pembentukan pansus bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.
