Hamzah mengatakan kebijakan penyertaan suket perlu dievaluasi karena di perbatasan saat pemeriksaan surat keterangan bebas Covid cenderung terjadi penumpukan kendaraan, dan menimbulkan macet. Apalagi jika dimintai surat hasil rapid test tentu membebani masyarakat.
"Jadi belum bisa dibilang efektif ini kebijakan. Kebijakan ini terlihat ambigu terlebih ada pengecualian di dalamnya yang tidak perlu menunjukkan surat keterangan tersebut. Dikhawatirkan justru bikin kegaduhan," ungkapnya.
Di samping itu, Hamzah Hamid juga mendesak pengetatan protokol Covid-19 di dalam kota, termasuk melarang adanya acara perkumpulan yang melibatkan massa. "Mesti dibatasi maksimal 50 orang dan tetap jaga jarak," pungkasnya. (endra/fajar)
