DP3A Parepare Perkuat Kelembagaan PUG

Selasa, 14 Juli 2020 19:39
Belum ada gambar

Kepala Bidang Kesetaraan Gender DP3A Parepare, Sriyanti Ambar.

FAJAR.CO.ID, PAREPARE — Berbicara budaya, khususnya budaya Bugis dan agama Islam jarang dijumpai sejalan.

Hal itu lantaran, ada beberapa warisan budaya yang dinilai bertentangan dengan prinsip agama Islam. Berbeda halnya halnya ketika berbicara tentang kesetaraan gender pada diskusi secara virtual Focus Grup Discussion (FGD), Selasa (14/7/2020).

Kesetaraan antara peran pria dan perempuan dalam perspektif budaya Bugis dan agama Islam sejalan. Budaya Bugis maupun agama Islam disebut sangat memuliakan perempuan.

Hal itu pula yang menjadi dasar yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Parepare dalam melakukan penguatan kelembagaan pengarustamaan gender (PUG).

Ini melibatkan fokal point di sejumlah unsur, seperti SKPD, budayawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, instasi vertikal, akademisi, media dan kalangan mitra lainnya dalam kegiata.

Berbicara kesetaraan gender, Kepala Bidang Kesetaraan Gender DP3A Parepare, Sriyanti Ambar mengungkapkan, jika Pemerintah Kota Parepare di bawah nahkoda Walikota, Taufan Pawe sudah sejalan dengan prinsip budaya dan agama Islam.

Hal itu lantaran, kepemimpinan Taufan Pawe sangat memperhatikan konsep kesetaraan gender, terbukti dengan banyaknya kaum perempuan yang diamanahkan sebagai pemimpin, seperti Camat, bahkan Kepala SKPD (eselon II).

“Dalam pengambilan keputusan, seperti Musrenbang, perempuan juga dilibatkan. Sejak kepemimpinan Bapak Walikota Parepare, Dr HM Taufan Pawe dihadirkan Musrenbang Perempuan dan Anak sebagai wadah untuk menampung aspirasi mereka,” ucap Sriyanti yang ditemui, Selasa (14/7/2020).

Oleh karena itu lanjut dia, FGD dari kacamata budaya lokal ini, dapat melahirkan konsep baru dalam kesetaraan gender di Parepare.

Hal senada juga dikatakan Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Parepare, Rostina.

Ia mengatakan FGD merupakan rangkaian kegiatan dalam penguatan kelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) di Parepare.

“Kegiatan FGD kita harapkan dapat menemukan rumusan yang tepat dalam konsep gender melalui basis budaya lokal yang dipandang signifikan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, khususnya di Kota Parepare,” ujar Rostina.

Dalam FGD itu, Budayawan, Laoddang To Sessungriu mengurai perspektif budaya Bugis Makassar terhadap kesetaraan gender.

Andi Oddang, sapaan Laoddang To Sessungriu merupakan Budayawan dan bangsawan yang menempati posisi sebagai Opu Macoa Cenrana di Kedatuan Luwu.

Ia banyak mengulas tentang peran dan posisi strategis yang ditempati perempuan dalam kerajaan Bugis. Ia mencontohkan, Batari Toja Daeng Talaga. Raja Bugis perempuan, yang berhasil memimpin di Kerajaan Luwu, Bone dan Soppeng.

Perempuan dalam kacamata budaya Bugis lanjut Andi Oddang, sangat dielu-elukan atau dimuliakan.

Selain berkaca pada budaya lokal, FGD itu juga mengulas kesetaraan gender dari perspektif agama.

“Sangat jelas pengarustamaan gender dalam alquran. Tidak ada perbedaan antara hak laki-laki dan perempuan, yang ada hanya perbedaan penafsiran orang terhadap agama sehingga membuat bias gender,” timpal Dr. Muh Idris Usman, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama (Kemenag) Parepare.

Ia mencontohkan, salah satu hadis yang dipahami berbeda, sehingga menimbulkan perdebatan tentang layak tidaknya perempuan dalam memimpin.

“Ketika sampai kepada Nabi berita tentang bangsa Persia yang mengangkat anak perempuan Kisra sebagai Ratu mereka, Nabi bersabda: Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada permpuan. Hadist inilah yang menuai persepsi yang berbeda,” ulas Idris, sapaannya.

Secara tekstual urai dia, hadis Nabi ini berbunyi tentang penolakan terhadap kepemimpinan perempuan. Namun, persepsi akan berterima jika tidak memandang konteks yang terjadi di balik hadis itu.

Secara kontekstual, sesuai dengan asbaab al-wuruudnya, hadis Nabi ini muncul ketika negara Persia dilanda pertikaian dan konflik antar elite politik yang luar biasa dan sulit dibendung.

Pada saat itu, muncul seorang pemimpin perempuan yang memang tidak kapabel untuk mengurus dan menjalankan roda pemerintahan.

Artinya, penolakan itu bukan didasarkan pada jenis kelamin, tapi karena ia tidak memiliki kapabilitas dalam memimpin yang bisa jadi juga dimiliki kaum laki-laki.

Jadi hadis ini memberikan penjelasan tentang kerajaan Persia yang mengalami kekacauan dalam berbagai bidang seperti halnya yang menjadi hipotesa Nabi.

Raja persia dibunuh anaknya sendiri. Kerajaan kemudian diganti kepada anak perempuannya (Buwaran), yang kemudian membawa kehancuran kerajaan Persia.

Karena memang tidak memiliki kualifikasi seorang pemimpin yang adil, bijaksana, visioner, dan karakteristis kepemimpinan lainnya, melainkan hanya kepentingan ingin berkuasa.

Sekali lagi, bukan karena jenis kelamin tapi karena tidak kapabelnya pemimpinnya pada waktu itu yang kebetulan adalah perempuan,” lugas Idris.

Penafsiran ganda yang muncul lantaran pemaknaan tekstual tanpa melihat konteks inilah, yang membuat bias gender dalam kacamata beberapa kalangan. (sua)

Komentar

VIDEO TERKINI