PCR Jadi Patokan Diagnosa Covid-19, Pakar Epidemiologi: Tantangannya Butuh Biaya Cukup Besar

Kamis, 16 Juli 2020 13:27
Belum ada gambar

Rafid tes di RS.

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR– Belum lama ini, Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto mengatakan rapid tes tidak direkomendasikan lagi untuk mendiagnosa orang yang terinfeksi Covid-19.

Pernyataan itu, tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Melihat hal itu, Pakar Epideomologi Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Ridwan Amiruddin, sepakat dengan peraturan tersebut. Hanya saja, kata dia, dalam menggunakan PCR untuk mendiagnosis orang yang terinfeksi Covid 19, dibutuhkan pembiayaan yang cukup besar.

“Sebenarnya, tantangannya di pembiayaan, bisa lebih mahal lima kali lipat, butuh teknologi tinggi, butuh waktu yang lama, PCR kan mahal bisa sampai satu juta lebih untuk satu spesimen,” ucapnya saat dikonfirmasi fajar.co.id.

Sebelumnya aturan Kemenkes tersebut, dikatakan pada kondisi dengan keterbatasan kapasitas pemeriksaan RT-PCR, rapid tes hanya dapat digunakan untuk skrining pada populasi spesifik dan situasi khusus, seperti pada pelaku perjalanan.

WHO menyarankan pemerintah, agar pemeriksaan molekuler untuk seluruh pasien yang terduga terinfeksi COVID-19 menggunakan Metode deteksi pemeriksaan RT-PCR.

Bahkan, sebelum adanya aturan Kemenkes Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020, beberapa ahli kesehatan tidak merekomendasikan rapid tes untuk digunakan mendiagnosa orang orang yang terinfeksi Covid 19. Namun, pemerintah bersikeras untuk tetap melakukan rapid tes khususnya bagi yang akan melakukan perjalanan antar daerah, provinsi maupun negara.

“Tapi memang, untuk penegakan diagnosa harus PCR. Sudah tidak ada lagi rapid tes untuk penegakan diagnosa karenakan langsung pada propabel suspec dan terkonfirmasi, bahkan kontak erat pun harus menggunakan PCR,” jelas Prof Ridwan pada Kamis (16/7/2020)

“Itu yang kita buru di Sulsel, kalau kita berangkat dari Sulsel dengan target 80 ribu PCR, kita capaiannya baru 60 persenlah,” sambungnya.

Lebih jauh, Prof Ridwan menjelaskan, dari sisi kesesuaian rapid tes dan PCR, masih cukup bagus mencapai hingga 99,7 persen. Sehingga, kata dia, pihaknya masih memungkinkan untuk menggunakan rapid tes untuk survei atau mengukur besaran masalah.

Sementara, saat dikonfirmasi terkait kebijakan Pemkot Makassar yang mewajibkan masyarakat keluar masuk Kota Makassar, harus rapid tes dan mengantongi surat keterangan bebas Covid 19. Ia mengaku, kebijakan itu sangat memungkinkan untuk dilakukan deteksi dini.

“Pergerakan orang secara dini, bisa menggunakan deteksi dini yang cepat dan murah, salah satunya dengan rapid tes. Kalau kita menggunakan PCR bagaimana caranya mau diperiksa begitu banyak? Belum waktunya lama, harganya mahal, itu kendala operasionalnya,” tandasnya. (Anti/fajar)

Komentar

VIDEO TERKINI