PAD Alami Penyusutan, Pemprov Butuh Dua Bulan Normalkan APBD

Senin, 20 Juli 2020 13:51
Belum ada gambar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Kondisi APBD Pemprov Sulsel belum normal. Penerimaan PAD menyusut cukup besar. Butuh sekitar dua bulan untuk menormalkannya.

Berkurangnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar membuat pemotongan anggaran di beberapa program terpaksa dilakukan. Belum lagi ada pengalihan pembiayaan untuk penanganan Covid-19.

Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel, Junaedi mengatakan, pemotongan anggaran dilakukan sebagai upaya rasionalisasi. Banyak program yang dipangkas, salah satunya bantuan keuangan daerah.

Kendati begitu, dalam satu hingga maksimal dua bulan ke depan, kondisi APBD Pemprov Sulsel bisa kembali normal. Anggaran yang terpotong bisa dikembalikan seperti semula.

"Misalnya untuk program bantuan keuangan daerah. Awalnya, Rp500 miliar menjadi Rp250 miliar. Tetapi kami upayakan, ketika kondisi normal bisa kembali menjadi Rp500 miliar," bebernya kepada FAJAR, Minggu, 19 Juli.

Realisasi program bantuan keuangan daerah ini pun masih minim. Dari total alokasi anggaran yang disiapkan, dana bantuan keuangan yang digunakan oleh daerah baru Rp83,8 M atau 18,77 persen.

Dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemprov Sulsel juga baru mengumpulkan Rp1,7 triliun dari total target Rp3,39 triliun. PAD dari sektor pajak baru terkumpul sebanyak Rp1,5 triliun lebih.

Terpisah, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PU dan Tata Ruang Sulsel, Eddy JP berharap kondisi anggaran kembali membaik. Pasalnya sejumlah proyek yang sudah dikontrak dengan pihak ketiga, juga ikut mengalami pemangkasan.

Misalnya saja, kata dia, proyek jalan di SPN Batua dengan anggaran Rp6,6 miliar. Tetapi dipangkas menjadi Rp3 miliar. "Kita berharap anggaran nanti kembali normal lagi. Jika tidak, kami berutang sisa anggaran ke kontraktor," tambahnya. (ful/rif/fajar)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Kondisi APBD Pemprov Sulsel belum normal. Penerimaan PAD menyusut cukup besar. Butuh sekitar dua bulan untuk menormalkannya.

Berkurangnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar membuat pemotongan anggaran di beberapa program terpaksa dilakukan. Belum lagi ada pengalihan pembiayaan untuk penanganan Covid-19.

Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel, Junaedi mengatakan, pemotongan anggaran dilakukan sebagai upaya rasionalisasi. Banyak program yang dipangkas, salah satunya bantuan keuangan daerah.

Kendati begitu, dalam satu hingga maksimal dua bulan ke depan, kondisi APBD Pemprov Sulsel bisa kembali normal. Anggaran yang terpotong bisa dikembalikan seperti semula.

“Misalnya untuk program bantuan keuangan daerah. Awalnya, Rp500 miliar menjadi Rp250 miliar. Tetapi kami upayakan, ketika kondisi normal bisa kembali menjadi Rp500 miliar,” bebernya kepada FAJAR, Minggu, 19 Juli.

Realisasi program bantuan keuangan daerah ini pun masih minim. Dari total alokasi anggaran yang disiapkan, dana bantuan keuangan yang digunakan oleh daerah baru Rp83,8 M atau 18,77 persen.

Dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemprov Sulsel juga baru mengumpulkan Rp1,7 triliun dari total target Rp3,39 triliun. PAD dari sektor pajak baru terkumpul sebanyak Rp1,5 triliun lebih.

Terpisah, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PU dan Tata Ruang Sulsel, Eddy JP berharap kondisi anggaran kembali membaik. Pasalnya sejumlah proyek yang sudah dikontrak dengan pihak ketiga, juga ikut mengalami pemangkasan.

Misalnya saja, kata dia, proyek jalan di SPN Batua dengan anggaran Rp6,6 miliar. Tetapi dipangkas menjadi Rp3 miliar. “Kita berharap anggaran nanti kembali normal lagi. Jika tidak, kami berutang sisa anggaran ke kontraktor,” tambahnya. (ful/rif/fajar)

Komentar

VIDEO TERKINI