FAJAR.CO.ID,MAKASSAR-- Anggota DPRD Kota Makassar Hj Muliati angkat suara terkait tidak adanya tindak lanjut dari Pemerintah Kota Makassar terkait usulan warga pada reses anggota dewan baik pada sidang pertama maupun ketiga.
Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda pandangan fraksi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran APBD Tahun Anggaran 2019, yang dihadiri Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin, Senin (20/7/2020).
Diketahui sejak anggota DPRD periode 2019-2024 ini dilantik, kegiatan reses baru dilaksanakan dua kali. Harusnya tiga kali tapi karena refocusing anggaran untuk Covid, maka reses sidang kedua ditiadakan.
"Banyak aspirasi masyarakat tidak terealisasi sejak reses sidang pertama. Lagi-lagi karena anggarannya dialihkan ke Covid," terang Muliati ditemui fajar.co.id seusasi sidang.
Legislator PPP ini berupaya terus mendorong pemerintah setidaknya mewujudkan satu dari lima usulan warga. Terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perbaikan infrastruktur.
"Kami akan berupaya mendorong pemerintah mewujudkan aspirasi masyarakat. Utamanya yang banyak disampaikan mengenai perbaikan infrastruktur dan kesejahteraan. Yang terealisasi tidak ada 30 persen. Sementara bulan 9 kita akan reses sidang ke IV," ungkapnya.
Sebagai wakil rakyat di parlemen, ia tak ingin hanya dinilai mengumbar janji manis terhadap masyarakat dan tidak bermuara pada realisasi.
"Jangan sampai kita legislator dianggap masyarakat hanya janji-janji saja. Malu kami, mau ditaruh dimana muka kita," ketus Muliati. (endra/fajar)
