FAJAR.CO.ID, FAJAR -- Sebanyak 27 legislator mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) di Pulau Dewata Bali selama tiga hari. Setiba di Bone Kamis (14/8/2020) langsung melakukan rapat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hingga subuh.
Komisi I DPRD Bone, Komisi III, dan Komisi IV yang melakukan rapat. Khusus di Komisi IV yang paling terakhir menyelesaikan rapat. Selesai sekitar pukul 03.30 Wita Jumat (14/8/2020) dini hari. OPD yang ikut Dinas Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, dan Perpustakaan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Bone, Andi Akhiruddin fokus mempertanyakan di Dinas Sosial soal verifikasi dan validasinya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sebab, Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD dasarnya dari DTKS, sedangkan data DTKS sudah banyak berpindah, banyak yang sudah meninggal dan satu sisi masih disiapkan porsi anggaran.
"Itu berpotensi berimplikasi pada kebocoran APBD. Harus dilakukan verifikasi dan validasi ulang supaya tidak terlalu banyak beban APBD yang dibayar," katanya.
Kata dia, data DTKS itu sekitar 297 ribu jiwa, ada yang ditanggung provinsi dan ada yang ditanggung APBD kabupaten. Saat ini utang Pemda di BPJS sebanyak Rp21 miliar.
"Ada hutang Rp21 miliar di perubahan. Makanya semalam kita mengejar rinciannya itu. Apa betul ada hutang itu. Jangan sampai dibayar baru orang sudah meninggal. Kan tidak tepat sasaran," tegas legislator PDIP.
Baso Ari sapaan karibnya menambahkan, yang rancuh saat ini data di Dinsos anggaran di Dinkes. Makanya di sosial tidak mampu menjabarkan anggaran berapa dari provinsi, berapa dari kabupaten. "Harusnya ke depan disatukan agar tidak bingung," bebernya. (agung/fajar)
