Kemudahan Pendaftaran Koperasi Berbadan Hukum di Kemenkumham

Selasa, 25 Agustus 2020 14:30
Belum ada gambar

FAJAR.CO.ID, PASANGKAYU – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI, Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, menggelar Sosialisasi Layanan Administrasi Hukum Umum Lainnya dengan tema : “Sinergitas Pemerintah Daerah dan Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan pendaftaran Badan Usaha Berbadan Hukum dalam rangka mendorong Ekonomi masyarakat”, Senin(24/08/2020)

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kakanwil Kumham Sulbar H. Anwar, sebagai narsumber Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sulbar, Sri Lastami dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pasangkayu H. M Arfan Lasibe, dihadiri 70 Peserta yang terdiri dari Notaris, Pemilik Manfaat atau Korporasi, Dinas Terkait, Mahasiswa dan Koperasi .

”Dengan melihat banyaknya dukungan materil dan kontribusi yang besar terhadap perekonomian negara, UMKM di Indonesia sudah saatnya dikembangkan dengan sebaik-baiknya dan serius sehingga dalam menghadapi pandemi dan perubahan menerapkan new normal maka UMKM dapat membantu membangkitkan perekonomian negara,” jelas Anwar.

Pembicara, Sri Lastami menjelaskan perlunya badan usaha menjadi badan hukum, karena masih banyak belum diketahui oleh masyarakat kita. Mendapatkan perlindungan hukum, memperjelas pemisahan harta perusahaan dengan harta pribadi, mendukung profesionalisme pada perusahaan, memiliki kemudahan berbisnis, memudahkan perusahaan mendapatkan modal tambahan, memiliki legitimasi dari pemerintah, kesempatan untuk menjaring pasar asing, memperpanjang jangka usia aktivitas perusahaan adalah beberapa hal yang merupakan keuntungan jika badan usaha didaftarkan menjadi badan hukum.

“Melalui komitmen dan sinergitas Kemenkumham Sulbar dengan Pemerintah Daerah diharapkan dapat mendorong agar usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Pasangkayu dapat bertransformasi menjadi badan usaha berbadan hukum agar fondasi usaha yang dimiliki akan semakin kuat dan pada akhirnya dapat juga bersaing dengan industri nasional bahkan dunia,” lanjut Lastami.

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, H.M. Arfan Lassibe menyampaikan bahwa Pasangkayu ada 3700 UMKM. Koperasi yang berbadan hukum baru berjumlah 7. Pemda Pasang Kayu memiliki program atau kebijakan terhadap UKMM berupa Program Bangsadewa (Pengembangan Desa Dengan Wirausaha) atau OVOE (One Village One Enterpreneurship).

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, kemandirian dan berkelanjutan pengembangan masyarakat dengan melalui peningkatan kapasitas kewirausahaan berbasis potensi sumber daya lokal. Pemda akan terus berusaha memberi pendampingan bagi UMKM untuk membentuk Koperasi yang berbadan hukum.(rls/fajar)

Komentar

VIDEO TERKINI