Monitoring Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Rabu, 26 Agustus 2020 09:58
Belum ada gambar

FAJAR.CO.ID, MAMUJU- Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB, Agus Uji Hantara mengatakan bahwa pemantauan dan evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan tiga hal

Yaitu pertama seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas dan WBK/WBBM telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan, kedua, terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, dan ketiga, hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti, sesuai dengan Permenpan No 10 Tahun 2019.

Hal tersebut disampaikan pada kegiatan Sosialiasi Evaluasi ZI dan Survei online ZI-RB oleh Tim Penilai Nasional (TPN) KemenPAN-RB, yang diselenggarakan melalui virtual yang diikuti oleh berbagai Satuan Kerja yang sedang diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Demikian halnya Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar, H.M. Anwar bersama dengan Kepala Divisi Administrasi, Mutia Farida, dan Kepala Divisi Keimigrasian, Wishnu Daru Fajar serta Tim Pokja WBK/WBBM Kantor Wilayah mengikuti melalui Live streaming channel youtube KemenPAN-RB dari Aula Seno Aji, Selasa(25/8/2020).

Sosialisasi tersebut dilakukan mengingat pengajuan Satuan Kerja Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) akan memasuki babak evaluasi oleh KemenPan-RB dan untuk memastikan seluruh capaian telah sesuai ketentuan.

Agus Uji menambahkan bahwa beberapa catatan hasil evaluasi ZI WBK/WBBM 2019 diantaranya belum terlihat perubahan yang utuh terhadap subtansi 6 area perubahan. Mulai dari elum terlihat perubahan pola pikir dan budaya kerja, keterlibatan pimpinan dalam monev ZI masih rendah, Implementasi sisten pengawasan yang belum mantap,masih sekedar public campaign.

“Selain itu, pengelolaan terhadap media untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada Internal dan stakeholder/Masyarakat belum dilakulan secara efektif dan pelayanan belum bisa menjawab isu strategis yang diharapkan oleh masyarakat, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat hanya sebatas formalitas” ujarnya.

Komentar

VIDEO TERKINI