Bapemperda DPRD Bantaeng Konsultasikan Ranperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Rabu, 2 September 2020 19:40
Belum ada gambar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan melalui Bidang Hukum menerima kedatangan perwakilan DPRD kabupaten Bantaeng beserta tim Bapemperda DPRD Kabupaten Bantaeng guna melakukan konsultasi Ranperda tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di ruang rapat pimpinan, Selasa(1/9).

Rapat ini dipimpin Kepala Bidang Hukum Andi Haris dengan moderator Kasubid FPPHD Maemuna. Rombongan DPRD Kabupaten Bantaeng dipimpin langsung ketua Bapemperda DPRD Bantaeng Drs. Hasanuddin.

Rombongan tim DPRD Kabupaten Bantaeng meminta pandangan dari tim perancang peraturan perundang – undangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan terkait ranperda tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, ada 8 (Delapan) pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya yang akan dikonsultasikan oleh tim Bapemperda DPRD Kab. Bantaeng.

Menurut Haris, Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan DPRD Kabupaten/Kota Wajib dilakukan pengharmonisasian oleh Perancang Peraturan Peundang – Undangan di Kantor Wilayah sebagaimana ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang Peraturan Perundang – undangan dalam pembentukan Perda.

Terlebih pasal 98 UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang – undangan juga telah menegaskan bahwa setiap tahapan pembentukan Peraturan Perundang – undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang – undangan, jenis Peraturan Perundang – undangan dimaksud termasuk peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Demikian halnya perubahan UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan menjadi UU No.15 tahun 2019 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ditegaskan dalam pasal 58 bahwasanya Pengharmonisasian yang sebelumnya dilakukan oleh Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, saat ini dilakukan oleh Kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembentukan peraturan Perundang – undangan dalam hal ini, dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.Kabid Hukum Kanwil Sulsel berharap DPRD Kabupaten Bantaeng dan Kanwil Kemenkumham Sulsel dapat bekerjasama lebih jauh lagi kedepannya dalam pembentukan produk hukum daerah khususnya bentukan DPRD, yaitu peraturan daerah dan peraturan DPRD.

Selanjutnya Tim Perancang Peraturan Perundang – undangan Kanwil Sulsel Irma memberikan tanggapan ataupun jawaban dari kedelapan pertanyaan yang telah diajukan, sebagai contoh Dasar Hukum Rancangan Peraturan Daerah perlu memperhatikan lampiran II Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan yaitu angka 39 dan angka 40.

Angka 39. Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Angka 40. Jika terdapat peraturan perundang–undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan peraturan perundang–undangan, peraturan perundang–undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin merupakan delegasi dari Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sehingga disarankan yang dimasukkan dalam dasar hukum hanya Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Irma juga menambahkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum maupun dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, tidak ada kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD. Namun demikian, Pasal 25 ayat (1) Rancangan Peraturan Daerah ini memberikan kewajiban bagi Pemerintah daerah untuk mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD. Disarankan agar kata “wajib” tersebut dihapus.

Terkait Pasal 25 ayat (3), hal tersebut dapat diatur jika memang dianggap perlu dan merupakan materi muatan lokal Kabupaten Bantaeng.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil ketua I dan II DPRD Kabupaten Bantaeng, PLT Kepala Bagian Hukum, dan para Kepala Dinas Terkait Kabupaten Bantaeng serta Lembaga bantuan hukum butta toa.(rls)

Komentar

VIDEO TERKINI