Dugaan Pungli di Kanrerong, Legislator PPP: Tentu Mengurangi PAD Pemerintah

Jumat, 18 September 2020 19:40
Belum ada gambar

Anggota DPRD Makassar, Muliati

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR– Anggota Komisi B DPRD Makassar, Hj Muliati angkat suara terkait adanya dugaan pungli sewa lapak di kawasan Kanrerong Karebosi.

Muliati mengaku, dirinya bersama Komisi B dalam waktu dekat akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kanrerong guna melihat langsung fakta di lapangan.

Menurut Muliati, jika memang dugaan ini benar dikhawatirkan akan diikuti oleh pedagang kaki lima lainnya.

“Sudah ada pembiaran dari awal terkait pungli ini akan berlanjut terus dan yang lain akan ikut,” tutur legislator PPP ini di Gedung DPRD Makassar, Jumat (18/9/2020).

Pihaknya akan menindak tegas jika ada pungutan liar di kawasan tersebut. Karena tindakan curang itu tentu akan mengurangi PAD dan yang dirugikan adalah pemerintah dan masyarakat umum.

“Kita ingin melihat apakah benar atau hanya hoax. Langkah selanjutnya akan ditindak keras. Tentu mengurangi PAD, merugikan pemerintah. Dalam waktu dekat akan disidak, karena ini sangat mendesak,” tegas dia..

Sebelumnya Inspektorat Kota Makassar juga bergerak cepat menanggapi kasus dugaan pungutan liar (Pungli) di kawasan Kanrerong Karebosi. Tim audit pun telah diturunkan.

Kepala Inspektorat, Zainal Ibrahim mengatakan, sudah mengirimkan tim audit. Hal itu juga berdasarkan perintah dari Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin untuk segera mengusut adanya pungli.

“Mengenai Kanrerong, sudah ada perintah dari Bapak Wali Kota untuk memerintahkan Inspektorat untuk melakukan penelusuran. Besok pagi (hari ini), sebelumnya, kita turunkan tim bayangan dulu untuk melihat,” ucapnya, Rabu (16/9/2020).

Menurut Zainal, pihaknya akan bekerjasama dengan kepolisian. Sehingga kasus lebih mudah dikembangkan. “Dan kalaupun memang ada aparat hukum juga masuk di situ, kami juga akan bersinergi dengan aparat hukum, berkoordinasi dengan aparat hukum apabila memang ditemukan adanya pungli di sana,” jelasnya.

Komentar

VIDEO TERKINI