Minim Air Bersih Saat Musim Kemarau, Ini Janji Legislator Perindo

Senin, 5 Oktober 2020 19:20

Syamsuddin Raga

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Kebutuhan air merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital dan tidak dapat digantikan dengan apapun juga. Aktivitas sehari-hari seperti mandi, memasak, mencuci dan lain sebagainya sangat bergantung pada sistem air yang ada di dalam rumah.

Anggota DPRD Kota Makassar Syamsuddin Raga berdialog dengan masyarakat konstituennya Kelurahan Sudiang Raya, Biringkanaya, Kota Makassar. Mayoritas aspirasi warga adalah minimnya air bersih saat musim kemarau.

“Kami warga Sudiang mayoritas pakai air bor. Tapi kalau musim kemarau panjang, airnya kering. Kami butuh juga air PDAM,” ucap Feby, warga Sudiang Raya.

Syamsuddin mengatakan aspirasi masyarakat terkait air bersih akan dimasukkan dalam pagu anggaran 2021 mendatang. Ia memandang, air bersih merupakan kebutuhan primer. Sehingga ia bertanggung jawab untuk menyampaikan keluhan tersebut ke pemerintah kota.

“Air bersih tidak boleh tidak ada. Ini kebutuhan pokok, sama seperti sandang, pangan, dan papan,” ungkap politisi Perindo itu, Senin (5/10/2020).

Keluhan minimnya fasilitas posyandu juga mengemuka dalam temu aspirasi tersebut. Anak-anak balita yang ingin imunisasi harus menempuh jarak yang cukup jauh.

Sehingga, Syamsuddin tergerak memberi bantuan untuk pembangunan posyandu di dekat pemukiman warga.

Dalam kesempatan itu, Syamsuddin juga menginformasikan ke masyarakat bahwa APBD Perubahan 2020 resmi ditolak oleh legislatif. Pasalnya, dalam draft anggaran yang diajukan, tak satu pun menyasar kepada pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Mestinya anggaran itu dibuat dan dimasukkan ke dalam proyek padat karya yang bisa menyerap tenaga kerja. Sayangnya, prioritas yang diberikan oleh TPAD ini semua melaksanakan proyek yang sifatnya pembangunan fisik. Pertama terkait pendesterian Rp127 miliar, renovasi losari sekitar Rp 20 miliar, dan pengadaan truk compactor Rp 60 miliar,” terang Syamsuddin yang juga duduk di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar. (endra/fajar)

Komentar