FAJAR.CO.ID, PANGKEP-- Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pangkep terus menuai sorotan. Bahkan sejumlah pendamping PKH dianggap tak netral dan dituding menguntungkan salah satu pasnagan calon saja.
Menyikapi hal ini, Koordinator Kabupaten PKH Kabupaten Pangkep, Ramzah menjamin netralitas seluruh pendamping PKH dalam pilkada. Hal itu disampaikan Ramzah agar seluruh keluarga penerima manfaat (KPM) PKH tetap merasa aman dalam menentukan pilihan dalam pilkada.
Ia mengingatkan, PKH merupakan program pemerintah pusat yang tidak ada hubungannya dengan politik di daerah. Untuk itu, Ramzah meminta agar semua pihak untuk tidak menarik atau mengklaim PKH ke dalam politik praktis.
"Pendamping PKH tidak benar dan tidak pernah melakukan intimidasi atau mengarahkan KPM untuk memilih salah satu calon pada pilkada 2020," kata Ramzah, Rabu, 14 Oktober 2020.
Penegasan tersebut disampaikan Ramzah terkait rilis kegiatan salah satu pasangan calon yang menyebutkan ada intimidasi kepada KPM PKH di Kecamatan Bungoro. Ia mengatakan, dalam melaksanakan tugas, pendamping PKH tunduk kepada tupoksi mereka.
"Pendamping PKH melaksanakan tugas di lapangan sesuai dengan tupoksi mereka selaku SDM PKH," ucapnya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pangkep, Najemiah mengatakan, pihaknya senantiasa melakukan pengawasan terhadap kinerja pendamping PKH. Diakuinya dengan jumlah KPM yang mencapai belasan ribu, posisi PKH diincar sejumlah calon.
"Banyak isu begitu. Tapi kami terus mengawasi PKH. Kode etik pendamping PKH itu tidak boleh berpolitik dan itu ada sanksinya kalau terbukti dan alhamdulillah tidak ada pendamping yang melanggar kode etik," ujarnya singkat. (rls)
