FAJAR.CO.ID, SENGKANG -- Rencana mutasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo mulai mendapatkan sorotan. Dewan meminta penempatan pejabat harus profesional.
Anggota DPRD Wajo dari Fraksi Gerindra, Mustafa menyarankan, agar rencana mutasi di tahun kedua pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Wajo Amran Mahmud - Amran, lebih mengutamakan dasar kemampuan dan disiplin ilmu.
"Kalau dua kategori ini tidak dipertimbangkan. Seribu kalipun mutasi jabatan dilakukan. Pemkab Wajo tidak akan menghasilkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang profesional dan berintegritas," ujarnya, Kamis (15/10/2020).
Mantan anggota Polri ini mengemukakan, dari 27 OPD dilingkup Pemkab Wajo. Banyak pejabat ditempatkan tidak sesuai kapabilitasnya. Mulai dari jabatan eselon dua maupun eselon tiga.
Sementara di pemerintahan duo Amran ini, tambahnya, OPD tidak didukung kucuran anggaran yang memadai. Sedangkan beban kerja bertambah. Kondisi itu dinilainya berdampak terhadap 25 program yang digaungkan.
"Memang agak susah ini. Bagaimana mau di pahami, kalau pimpinan tidak memahami," tutur pria memiliki postur tubuh besar ini.
Sementara, pernyataan berbeda diutarakan oleh Sekretaris Komisi I DPRD Wajo, Hairuddin. Legislator dari Fraksi Demokrat ini lebih condong mendukung isyarat mutasi besar-besaran ingin dilakukan pihak Pemda Wajo.
"Sudah saatnya ada penyegaran. Kondisi sekarang bisa dibilang dipaksa untuk bekerja keras di tengah pandemi, yang membuat konsentrasi kerja terganggu," tuturnya. (man/ADV Humas dan Protokol DPRD Wajo)
