FAJAR.CO.ID, PANGKEP-- Bantuan Pemerintah untuk keluarga miskin memang rentan disalahgunakan oleh oknum Calon Kepala Daerah peserta Pilkada, seperti issu yang berkembang di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) yang mana diduga adanya oknum Pendamping PKH masuk dalam pusaran politik Pilkada 2020, dan disinyalir melakukan pengancaman pemutusan bantuan PKH bagi warga yang tak ingin mencoblos jagoannya tersebut.
Hal ini rupanya juga sudah sampai ditelinga Bupati Pangkep dan membuat berang Syamsuddin A Hamid, Ia dengan tegas menyebutkan bahwa Pendamping PKH tak punya hak untuk menggugurkan kepesertaan warga, sebab yang mengusulkan kepesertaan warga dan pendamping PKH itu adalah Bupati yang merekomendasikan ke Kemensos RI.
Hal itu dibeberkan Syamsuddin saat melakukan kunjungan kerja yang dirangkaikan peresmian Kantor Desa Sabalana, Kecamatan Liukang Tangaya, tepatnya Pulau Sabalana, kabupaten Pangkajene dan Kepulauan belum lama ini.
“Mungkin di sini (Pulau Sabalana/red.) tidak ada (politisasi bantuan PKH), tapi di daratan itu banyak. Bantuan PKH, termasuk petugas pendamping PKH yang punya calon menggertak masyarakat kita, bahwa kalau kau tidak pilih ini, saya tidak kasih lagi bantuan,” ungkap Syamsuddin di hadapan warga Pulau Sabalana.
Lanjut dikatakan, politisasi bantuan tidaklah dibenarkan, pasalnya semua keluarga penerima manfaat yang mendapat bantuan PKH adalah hasil dari rekomendasi bupati Pangkep.
“Semua bantuan itu direkomendasikan oleh pak bupati (dirinya) ke Kementerian Sosial, dan semua pendamping, nama-namanya (juga) direkomendasikan oleh pak bupati ke Kementerian Sosial. Jadi janganmaki’ ada ketakutan-ketakutan soal itu,” kata Bupati Pangkep dua periode itu.
