“Bukan hanya cepat, transparan, dan akuntabel, melainkan mampu meningkatkan value for money dengan memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat,” Kata Bambang.
Bambang juga meminta agar terus lakukan percepatan, terobosan, dan membangun transformasi sistem pengadaan yang realtime, dan 100 persen e-procurement,” Lanjut Bambang.
Mewakili Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Koordinator Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Herda Helmi Jaya, mengatakan Pencapaian level ini terlihat secara formalitas pada sisi administratifnya. Namun yang paling penting adalah bagaimana nanti rekan-rekan berkolaborasi yang berkelanjutan,” Kata Helmi.
Helmi menjelaskan ada 100 sasaran UKPBJ instansi pemerintah yang memenuhi tingkat kematangan proaktif. 12 ada di kementerian/lembaga (K/L), dan sisanya adalah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.(rls)
