FAJAR.CO.ID, MAMUJU - Rencana pemerintah memberlakukan pembelajaran tatap muka harus dilakukan kajian secara mendalam. Kebijakan ini tidak boleh merugikan pihak manapun.
Hal itu dikatakan Ketua Dewan Pendidikan Mamuju Hajrul Malik, Senin 21 Desember. Menurut Hajrul, kajian yang dilakukan harus memuat plus dan minusnya pelaksanaan pembelajaran tatap muka.
"Dalam waktu dekat stakeholder yang memiliki kepentingan dan kepedulian terhadap pendidikan harus melakukan pertemuan. Kaji dengan seksama kebijakan rencana pembelajaran tatap muka ini," kata Hajrul.
Dalam kajian nanti, sambung Hajrul, semua pihak sebaiknya mendengarkan masukan atas kondisi terbaru. Misalnya, terkait keluhan para orang tua siswa dan pihak sekolah serta guru.
"Ya kan selama ini semua sudah merasa jenuh. Para orang tua siswa juga sudah merasa khawatir dengan model pembalajaran daring, banyak yang tidak maksimal dengan berbagai kendala, misalnya masalah jaringan," urai Hajrul.
Hajrul menambahkan, dalam pertemuan nanti beberapa pihak yang dilibatkan antara lain, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Komite Sekolah, Satgas Covid-19, TNI, serta Polri. Semua pihak memberikan masukan sesuai dengan data dan kajian yang lengkap.
"Jadi kami tidak dalam posisi menghalangi atau mendukung kebijakan pembelajaran tatap muka. Kami hanya meminta penerapan tatap muka tidak menimbulkan kerugian dari sisi kesehatan dan sosial. Makanya kami meminta agar pemerintah daerah dalam hal ini Disdikpora Mamuju segera menginisiasi pertemuan ini," imbuh Hajrul.
