"Ke depan akan kita benahi sistem ini menjadi satu data saja atau satu komando dari Kementerian Desa. Sehingga pendamping desa ini tidak kebingungan di bawah," katanya.
"Termasuk kami di DPR akan mengusulkan gaji pendamping desa sifatnya multiyear. Jadi mereka tidak bimbang apakah tahun depan misalnya, kerja akan diperpanjang atau tidak padahal ini menyangkut hajat hidup mereka. Jadi itu masih tahap pembicaraan," sambung Anggota Komisi V DPR tersebut.
Yang jelas, legislatif akan berusaha meyakinkan pemerintah atau memberi instruksi ke Kementerian Desa untuk lebih memperhatikan nasib para pendamping desa.
"Karena menurut pandangan saya, bagaimana nasib dana desa yang besarnya lebih dari Rp 8 triliun yang telah terelokasi di Sulsel itu jika tidak ada pendamping desa. Pendamping desa kan terlibat dalam perencanaan hingga pengawasan. Jika pengawasan ini ditingkatkan maka kecil kemungkinan dana desa dikorupsi," paparnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, perpanjangan kontrak kerja pendamping desa akan ditandatangani pemerintah pekan depan.
"Anggaran dana desa tahun ini hanya Rp 3,8 triliun, dari angka ini untuk pendamping desa hanya 1,7 triliun seluruh indonesia," tutupnya. (endra/fajar)
