FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Pemerintah terus berupaya menghadirkan kesejahteraan masyarakat di tengah bencana global Covid-19 melalui sejumlah bantuan sosial dan stimulus ekonomi. Termasuk merelokasikan dana desa.
Pemerintah ingin adanya pengembangan potensi ekonomi desa sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.
Sayangnya, pendamping desa sebagai frontliner kesuksesan dana desa cenderung belum menentu nasibnya.
Atensi ini disampaikan Anggota DPR RI Hamka B Kady saat menggelar audiensi dengan pendamping desa di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.
"Setelah melakukan koordinasi dengan pendamping desa di Sulawesi Selatan khususnya di Dapil I, ada beberapa catatan yang harus saya perjuangkan karena yang menentukan keberhasilan dana desa ini ada pada pendamping desa," tutur Hamka B Kady di Makassar, Kamis (7/1/2021).
Menurutnya, berdasarkan data yang ada, telah lebih Rp 8 triliun dana desa masuk ke Sulawesi Selatan. Angka ini luar biasa besar. Efek ekonominya pun pasti luar biasa.
Yang menjadi persoalan saat ini adalah nasib pendamping desa sebagai front liner kesuksesan dana desa ini ke depan.
"Tapi melihat kondisi yang ada, apalagi kita dihadapkan dengan peristiwa luar biasa, Covid-19 sejak setahun terakhir, belum ada dana insentif untuk pendamping desa selain gaji. Yang sudah dianggarkan baru sifatnya gaji dulu. Tahun ini pun gaji mereka masih sama seperti tahun lalu," beber politisi Golkar itu.
Tapi, lanjut Hamka, akan ada evaluasi perubahan sistem untuk satu data dari pusat karena terkadang pendamping desa mendapat komando dari pihak yang berbeda-beda. Misalnya dari Kemendagri, Kemenkeu dan utamanya dari Kementerian Desa.
