Dikatakan Indah, keterlibatan seluruh pihak dalam kegiatan mitigasi mutlak dibutuhkan di dalam meminimalisir potensi terjadinya bencana. “Kita punya KPH, PPL, Camat, Kepala Desa, dan seluruh masyarakat, termasuk para Kepala Perangkat Daerah agar bisa mengambil bagian dalam kegiatan mitigasi bencana. Untuk itu, saya minta kepada kita semua untuk menjadikan kegiatan mitigasi ini sebagai bagian dari adaptasi kebiasaan baru,” ajak Indah.
Indah menambahkan, persoalan bencana adalah urusan bersama dan menjadi tanggung jawab bersama. Untuk itu, kata dia, diperlukan kesadaran kolektif dari semua pihak, sehingga nantinya dari setiap sektor yang ada, bisa menghadirkan kegiatan mitigasi bencana. “Persoalan bencana adalah tanggung jawab bersama. Bukan hanya tanggung jawab Presiden, Gubernur atau Bupati. Jadi, lakukan dengan baik apa yang bisa kita lakukan,” ujar dia mengingatkan.
Ia mencontohkan untuk kegiatan mitigasi di sektor pertanian, peran KPH dan PPL, bersama pemerintah setempat, mutlak dibutuhkan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan pertanian di daerah aliran sungai. Meski begitu, kalaupun ingin melakukan aktivitas pertanian, maka vegetasinya harus sesuai dengan kondisi ekosistem yang ada di daerah tersebut. “Kalau sagu cocok di situ, ya tanam sagu,” ucapnya.
Untuk itu, ia meminta semua pihak agar tetap responsif terhadap kondisi iklim dan cuaca yang ada saat ini agar masyarakat juga dapat mawas diri dan siap siaga serta dapat menyaiapkan langkah-langkah antisipasi guna meminimalisir potensi kerawanan terjadinya bencana. “Ini penting saya sampaikan karena dengan informasi yang cepat dan tepat, maka kegiatan mitigasi kita juga akan tepat dan langkah-langkah penanganan kita juga akan cepat,” pungkasnya. (LH)
