Evaluasi Honorer Mendesak, Istri Legislator Terdaftar Tenaga Kontrak

Kamis, 14 Januari 2021 11:33

Pegawai honorer berjalan di koridor Balaikota Makassar, beberapa waktu lalu. Pemkot terus melakukan evaluasi terhadap honorer yang mencapai 8.449 orang. (ABE BANDOE/FAJAR)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Evaluasi tenaga kontrak atau honorer di Pemprov Sulsel mendesak. Apalagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masalah dari penggajian personel pembantu kinerja ASN ini.

Saat ini, total ada sekitar 16 ribu orang tercatat sebagai tenaga kontrak di Pemprov Sulsel. Dari jumlah itu, ada 2.233 orang yang merupakan tenaga administrasi.

Luar biasanya lagi, dalam tenaga kontrak tersebut tercatat nama istri salah seorang pimpinan DPRD Sulsel, Ni’matullah Erbe. Namanya Tenri. Ia terdaftar pada Bappelitbangda Sulsel.

Tenri diketahui terdaftar sebagai tenaga kontrak sudah cukup lama. Sejak era kepemimpinan Jufri Rahman yang kini hijrah ke Kemendagri.

Menurut sumber FAJAR, Tenri diketahui jarang masuk kantor. Bahkan dalam sepekan hanya satu dua hari saja. Dia sehari-hari bertugas pada unit keuangan. “Pokoknya jarang sekali masuk kantor itu,” ungkap salah satu pegawai kepada FAJAR, Rabu, 13 Januari.

Kepala Bappelitbangda Sulsel, Junaedi tak membantah adanya nama Tenri pada daftar honorer pada OPD yang ia pimpin saat ini. Hanya saja, ia menampik jika Tenri malas bekerja.

Menurutnya, tenaga kontrak termasuk pegawai yang rajin. Hanya saja, saat ini ada kebijakan bekerja dari rumah, jadi bagi staf tak perlu semuanya masuk kantor.

“Setahu saya, dia (Tenri) staf yang rajin. Cuma kan sekarang kita lebih banyak bekerja di rumah. Kecuali untuk struktural, dia tetap kami minta untuk masuk kantor,” jelasnya kemarin.

Junaedi menambahkan, berbeda dengan ASN, sistem absensi honorer masih manual. Belum menggunakan sidik jari. Ini dilakukan untuk memastikan tak ada yang tidak belerja.

Banyaknya jumlah tenaga kontrak di pemprov ini menjadi perhatian Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Evaluasi dipastikan bakal dilakukan akhir bulan ini.

“Harusnya dari bulan lalu, retapi kami tunggu Pergub. Makanya mundur ke bulan ini. Ada tiga tahapan tes, mulai dari evaluasi administrasi, tes SKD, tes wawancara,” ungkap Kepala BKD Sulsel Imran Jausi.

Kata dia, administrasi dilakukan untuk melihat sejauh kepastian kehadirannya. Jangan sampai, ada yang hanya numpang nama atau tak pernah berkantor. Bobotnya 40 persen.

Lalu ada seleksi kompetensi dasar yang akan digelar berbasis komputer di BKD. Bobotnya juga 40 persen. Kemudian ada tes wawancara yang akan dilakukan di OPD masing-masing dengan bobot 20 persen.

“Jadi setiap OPD membentuk tim wawancara. Salah satu di dalam tim itu harus ada dari BKD. Hasil akumulasi evaluasi inilah yang akan menjadi penilaian apakah yang lama akan dipertahankan atau tidak,” jelasnya.

Imran mengakui, ada temuan dari Badan Pemeriksa Keungangan (BPK) soal pengelolaan tenaga kontrak pemprov. Kata dia, anggaran yang dihabiskan untuk penggajian sangan besar, mencapai Rp400 miliar setiap tahunnya.

“Temuannya soal evaluasi, karena sudah lama tidak ada evaluasi. Kemudian temuan lain soal penerimaan yang sangat besar yang sekarang masih kewenangan OPD. Akan tetapi saat ini kita evaluasi dan SK honorer harus diteken gubernur,” tambahnya.

Upah Terukur

Upah tenaga kontrak juga yang menjadi evaluasi pemprov ke depan. Ukurannya tak boleh lagi lebih tinggi dari ASN. Tolok ukurnya dari jenjang pendidikan.

Kepala BKD Sulsel, Imran Jausi mengatakan, jika mereka adalah lulusan sarjana, maka pendapatannya tak boleh lebih besar dari pegawai golongan III. Sementara untuk lulusan SMA sederajat, tak boleh lebih besar dari pegawai golongan II.

Imran mengatakan, sekarang tenaga kontrak menerima pendapatan yang hampir sama. Rata-rata UMR, bahkan ada yang lebih tinggi. Tetapi tahun ini pihaknya melakukan evaluasi.

“Ini karena kondisi keuangan daerah. Kita juga tak selama bisa memberi pendapatan yang sama rata. Makanya kami melihat berdasarkan jenjang pendidikannya,” katanya. (ful/iad)

Komentar

VIDEO TERKINI