Pemprov Tak Mampu Kelola PPN Untia

Senin, 18 Januari 2021 09:37

Kapal nelayan terlihat berada di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Untia, beberapa waktu lalu. Pemprov seharusnya bisa memaksimalkan fasilitas ini untuk menunjang sektor perikanan Sulsel. (IDHAM AMA/FAJAR)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Sejumlah aset milik pemerintah pusat, kini menunggu usulan pengelolaan dari Pemprov Sulsel. Hanya saja, pemerintah daerah sepertinya kewalahan.

Salah aset tersebut yakni Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Untia. Pengelolaan aset tersebut dinilai tidak maksimal. Padahal, potensinya besar untuk bisa menjadi lumbung pendapatan daerah.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah bahkan sempat melempar rencana untuk mengambil alih pelabuhan di kawasan Timur Makassar itu. Namun Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel mengurungkan niat itu.

Padahal pengelola PPN Untia sudah membuka jalan, agar pemerintah daerah bisa masuk untuk mengambil alih kepemilikan aset tersebut.

Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, Hary Rustam mengatakan, pihaknya belum mengusulkan rencana tersebut. Alasannya, masih ada pelabuhan perikanan lain milik pemprov yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Ada 16 pelabuhan perikanan di daerah, termasuk Makassar. Pihaknya ingin fokus memaksimalkannya. Ketimbang menambah beban pembiayaan baru.”Kita belum usulkan dulu untuk bisa mengambil alih aset dan mengelola Pelabuhan Untia,” ungkapnya.

Terpisah Kepala Pelabuhan Perikanan Untia, Asriadi mengatakan, sebetulnya kawasan ini merupakan aset baik dari pemprov dan pemkot. Akan tetapi pada 2018 lalu, pemerintah setempat mengusulkan agar pengelolaannya ditarik ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Mungkin, kata dia, terkendala biaya operasional. Namun jika pemerintah merasa mampu, pihaknya membuka ruang untuk pemprov kembali mengambil alih pelabuhan tersebut. Daerah bisa mengusulkan ke pusat.

“Mungkin sekarang pemerintah menganggap sudah mampu membiayai operasional. Jadi tak ada masalah, kalau mau kembali mengusulkan. Pusat tentu akan mempertimbangkan itu,” jelasnya.

Rusunawa

Asat lain yakni Rusunawa di Baddoka. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Sulsel, Iqbal Suhaeb mengaku, usulan pengelolaan rusunawa sebetulnya sudah sampaikan ke pusat. Perkembangan terbaru, kata dia, masih sementara peralihan.

Komentar

VIDEO TERKINI