FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Proses rasionalisasi pendapatan tenaga kontrak atau honorer Pemprov Sulsel rampung. Honorer dengan pendidikan Strata 1 (S-1) dapat Rp2 juta per bulan, sementara lulusan SMA ke bawah Rp1,5 juta.
Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah cukup resah dengan besarnya anggaran yang dihabiskan untuk upah honorer. Tahun ini, saja total yang harus disiapkan mencapai Rp400 miliar. Rasionalisasi pun harus dilakukan.
Nurdin bahkan menyetop penerimaan tenaga kontrak yang jumlahnya sudah cukup besar. Rasionalisasi ini bahkan digunakan untuk kebutuhan lain. Menutupi biaya-biaya yang masih membutuhkan anggaran.
"Rp400 miliar kita keluarkan uang, tapi ini efektif ngga? Kecuali guru dan tenaga kesehatan, itu memang penting. Kalau yang lain, kita terima kan kasihan. Beban APBD sudah terlalu besar," ujarnya, Senin, 25 Januari.
Untuk itu, dia meminta agar penerimaan tenaga honorer cukup satu pintu saja. Melalui BKD. Selain itu, ada asesmen yang akan dikakukan bagi honorer yang ada saat ini, demi memastikan penggunaan anggaran itu betul-betul efektif.
"Makanya kita hitung. Jangan menerima orang hanya karena keinginan. Bukan kebutuhan. Kita ingin ada efektivitas dalam penggunaan APBD," tambah Nurdin.
Terpisah Kepala BKD Sulsel, Imran Jauzy mengaku sudah menetapkan besaran pendapatan bagi honorer. Akan tetapi besaran ini tak termasuk untuk tenaga kesehatan dan tenaga guru yang tetap disesuaikan di instansinya.
Kata dia, standar upah tersebut berlaku untuk tenaga administrasi, pramusaji, pramutamu, sopir, tenaga kebersihan, hingga beberapa posisi lain. Selama ini upah mereka sebesar Rp2,5 sampai Rp3 juta per bulannya.
