FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menaruh perhatian pada penggunaan APBD 2020 Pemkot Makassar. Audit mendalam tengah dilakukan.
Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin juga telah melakukan pertemuan. Dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap penggunaan anggaran.
"Jadi ini baru pemeriksaan pendahuluan. Sudah ada pertemuan awal. Ini soal akuntabilitas pengeloaan keuangan menjadi hal mendasar yang menjadi rujukan kita semua menggunakan uang negara," ujarnya, Kamis, 28 Januari.
Rudy mengungkapkan, sejauh ini belum ada masukan dari BPK. Apalagi mereka baru akan bekerja melakukan pemeriksaan. "Mereka baru akan memeriksa sehingga belum tahu apa yang menjadi titik poin akuntabilitas keuangan 2020," terang dia.
Penggunaan anggaran pemkot pada tahun lalu memang berbeda dari sebelumnya. Persoalan keuangan yang dihadapi cukup kompleks lantaran beberapa kebijakan berubah lantaran efek pandemi.
Program refocusing dilakukan cukup masif. Situasi yang membuat pemkot mesti memastikan penggunaan anggaran bisa dipertanggungjawabkan.
Rudy menjelaskankan kehadiran BPK justru diharap bisa membuat keuangan di pemerintahan bisa diungkap secara terbuka dan transparan. Dia juga meyakini penggunaan anggaran telah dipertanggung jawabkan dengan baik.
Alihkan Dana RS Batua
Selain itu BPK juga memberi atensi khusus terhadap mandeknya pembangunan Rumah Sakit (RS) Batua. Posisi bangunan yang masih dalam tahap audit membuat anggaran yang telah disiapkan tahun ini bisa dianulir.
"Dari sisi pemeriksaan aparat penegak hukum (APH) ingin betul-betul jangan sampai ada ganggungan dalam pemeriksaan. Karena yang namanya bukti fisik tidak bisa diganggu," terang Rudy.
