DPRD Sulsel Setuju Rasionalisasi Honorer di Lingkup Pemprov

Selasa, 2 Februari 2021 22:09

Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Sulsel, Selle KS Dalle

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR–Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan (DPRD Sulsel), Selle KS Dalle menyepakati langkah Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah yang ingin merampingkan jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT). 

Ia mengatakan, melalui perampingan itu tentunya anggaran yang diberikan ke mereka dapat dialihkan ke sektor lainnya. “Iya jadi ini memang perlu pelan-pelan. Tidak mesti harus sekaligus dilakukan rasionalisasi,” kata Selle saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp, Selasa (2/2/2021).

Selle menjelaskan, di lingkup Pemprov Sulsel jumlah PTT cukup tinggi. Sehingga butuh perhatian yang dinilai malas dan tidak produktif dirumahkan saja.

“Anggaran yang harus dikeluarkan Rp400 miliar per tahun. Sementara mereka ada yang tidak produktif, ini tentunya perlu dipertimbangkan lagi. Jadi kalo dirasionalisasi ini sampai Rp200 miliar, tentunya ini bisa dialihkan ke sektor lain anggaran tersebut,”ungkapnya.

Hanya saja, Legislator Fraksi Demokrat ini meminta Pemprov agar mereka tidak langsung dirumahkan. “Jangan juga langsung dirumahkan begitu, tetapi harus dibekali pelatihan, seperti keterampilan agar mereka dapat membuka lapangan kerja baru,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah menegaskan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tidak lagi melakukan penerimaan Pegawai Tidak Tetap  (PTT) atau non-Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ia berharap BKD segera melakukan screening tenaga non-PNS yang ada saat. 

Nurdin menyebut, jumlah anggaran tenaga non-PNS saat ini mencapai Rp400 miliar per tahun. Karena itu, BKD harus melakukan screening untuk pengurangan tenaga non-PNS yang ada saat ini sehingga Pemprov Sulsel mendapatkan kondisi yang ideal terkait jumlah PTT.

“BKD harus stop penerimaan non-PNS. BKD itu satu pintu, tidak ada lagi OPD (organisasi perangkat daerah) yang angkat atau kasi pindah orang. Biar BKD yang mengatur kita melakukan screening supaya kita dapat postur yang ideal. Honorer saja Rp400 miliar, kalau bisa kita rampingkan dan gunakan untuk naikkan TPP,” kata Nurdin Abdullah, belum lama ini.(Mg7). 

Komentar

VIDEO TERKINI