FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Ini untuk meredam potensi manipulasi Kartu Keluarga (KK) saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Andi Irwan Bangsawan mengatakan, proses PPDB tahun ini akan dilakukan pengawasan secara ketat.
Meski ruang gerak percaloan bisa diredam lewat imbauan kementerian, namun Irwan menilai potensi itu masih rawan. "Kita bersyukur karena untuk daftar peserta didik baru cukup dengan KK. Meski begitu kita di Makassar akan berupaya praktik menyimpang bisa kita lebih tekan lagi," ujarnya, akhir pekan lalu.
Salah satu yang masih bisa menyisahkan celah, yakni "titipan" yang terdaftar di KK. Kemungkinan itu bisa terjadi. "Rencana kita mau koordinasi nanti dengan Disdukcapil. Kalau ada potensi kecurangan atau ada temuan ini sangat penting untuk dikomunikasikan," katanya.
Ketua Komisi D DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir meminta pelaksanaan PPDB 2021 harus lebih konsisten. Setiap kebijakan perlu diramu dengan matang agar tak ada lagi riak-riak saat PPDB berlangsung.
Salah satunya terkait konetivitas data. Pada PPDB 2020, masih banyak data yang tidak terkoneksi dengan baik. Misalnya data kependudukan seperti kartu keluarga (KK).
"Yang lalu kebijakan KK belum konsisten. Kerja sama dengan dinas terkait juga tidak maksimal makanya muncul beberapa masalah. Ini perlu dibenahi,” ungkapnya.
Legislator Partai Golkar itu mengungkapkan, sebenarnya masih banyak catatan pada pelaksanaan PPDB. Catatan-catatan itu pun dimintanya segera dievaluasi sebelum PPDB 20201 berjalan.
