Bypass dan Kereta Api Jadi Perhatian DPR RI

Selasa, 16 Februari 2021 11:16

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah menyapa tamu dan undangan sebelum meninggalkan Ruang Rapat Pimpinan, di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Senin, 15 Februari. Nurdin menerima kunjungan kerja Komisi V DPR-RI. (IDHAM AMA/FAJAR)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pembangunan infrastruktur di Sulsel mendapat perhatian dari Komisi V DPR RI. Terutama jalan Bypass Mamminasata dan Kereta Api Makassar-Parepare.

Dua proyek jalan tersebut sudah lama pengerjaannya, namun belum rampung. Masalah utamanya adalah pembebasan lahan.Kungker reses komisi V DPR RI juga menemukan kondisi jalan nasional yang kurang baik. Banyak jalan yang rusak, utamanya Makassar-Barru.

Gebernur Sulsel, Nurdin Abdullah mengakui adanya keterlambatan pembangunan jalan Bypass Maminasata dan kereta api. Penyebab utamanya adalah pembebasan lahan. Hal tersebut dikarenakan masalah administrasi dan perhitungan harga tanah yang akan dibebaskan.

Bahkan Forkopimda Sulsel dan daerah sudah turun tangan, namun tetap masih ada kendala. “Kita tidak boleh salahkan siapapun yang jelas sudah berupaya maksimal,” kata Nurdin, Senin 15 Februari.

Lebih lanjut mantan Bupati Bantaeng dua periode tersebut menuturkan masalah infrastruktur di Sulsel adalah kondisi jalan yang kurang maksimal. Contohnya jalan nasional Makassar-Parepare. Meski terbilang luas, namun hampir setiap hari ada perbaikan dibeberapa titik. Hal tersebut cukup membahayakan pengendara.

Tidak sampai di situ saja, kondisi dermaga di Sulsel juga cukup kurang. Ada 330 pulau di Sulsel dan hampir semua dermaganya masih tradisional yang terbuat dari kayu.

“Di Makassar saja ada tujuh pulau, dermaga semuanya masih kayu. Namun perlahan tahun ini akan kami benahi sedikit demi sedikit,” ujarnya.

Kepala Balai Perkeretaapian Wilayah Sulawesi, Jumardi tidak menafikan lambannya pembebasan lahan untuk pembangunan rel kereta api di Sulsel. Penyebabnya adalah dokumen administrasi kepemilikan lahan yang diklaim warga belum lengkap.

“Untuk dana pembebasan lahan dari LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) itu stanby Rp1,1 triliun. Namun untuk pencairannya membutuhkan dokumen resmi kepemilikan lahan, agar tidak terjadi salah bayar,” ucapnya.

Komentar

VIDEO TERKINI