"Untuk dana pembebasan lahan dari LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) itu stanby Rp1,1 triliun. Namun untuk pencairannya membutuhkan dokumen resmi kepemilikan lahan, agar tidak terjadi salah bayar," ucapnya.
Jumardi menuturkan untuk tahun ini sudah ada jalur kereta api yang sudah siap beroperasi, yakni rute Pallanro-Tanete Rilau. Rute sepanjang 33 kilometer itu kini tinggal menunggu hal pengujian.
"Jika dinyatakan layak, kita akan operasikan tahun ini. Semuanya tergantung dari hasil uji," akunya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan, kedatangannya bersama anggota Komisi V DPR RI lainnya adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat dan pemda. Utamanya terkait dengan pembangunam infrastruktur di Sulsel.
Hal tersebut sesuai dengan tupoksi fungsi pengawasan dan fungsi anggaran komisi V DPR RI. "Tadi dalam pemaparan yang menjadi masalah utama adalah pembebasan lahan, sehingga kami sarankan sebelum pembangunan fisik, lahan harus rampung terlebih dahulu. Ini harus jadi pembelajaran," ujarnya.
Iwan menambahkan, pihaknya juga akan mengawal semua pembangunan infrastruktur di Sulsel. Utamanya yang masuk dalam proyek strategi nasional. "Dua proyek tersebut sudah lama dirancang namun belum rampung. Ini harus cepat dicarikan solisi," katanya. (*/fajar)
