FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Kerja keras Satpol PP Makassar selama pandemi Covid-19 tidak diragukan lagi. Mereka dipercaya sebagai ujung tombak pengawasan dan penegakan protokol kesehatan (Prokes) di lapangan.
Namun, di balik itu semua, ada fakta menyedihkan yang harus diketahui. Kewajiban yang mereka jalankan selama ini tidak sejalan dengan hak didapatkan.
Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) mereka belum dibayarkan. Mulai Desember tahun 2020, hingga sekarang Februari 2021 belum juga didapatkan.
Sekretaris Satpol PP Makassar, Muh Iqbal Asnan mengatakan, total 774 personel belum menerima haknya. Baik Berstatus PNS maupun tenaga kontrak.
"Belumlah, dari Bulan Desember sampai sekarang, Februari. Sudah tiga bulan. PNS itu 72, sementara tenaga kontrak 702 orang" kata Iqbal saat dihubungi, Sabtu (20/2/2021).
Dengan kondisi seperti itu, ia hanya bisa pasrah. Satpol PP yang tiap hari turun melakukan pengawasan prokes bekerja ikhlas tanpa biaya operasional.
"Mau bagaimana, jadi kesimpulan begini, selam 3 Pj tidak ada program siginifikan dan kesejahteraan terhadap satpol PP sebagai garda terdepan melawan Covid 19," ucap Iqbal.
Ia menyesalkan, program inspektur Covid 19 yang digagas Pj Wali Kota sebelumnya Yusran dianggap baik pun dibubarkan. Padahal itu bisa menunjang kerja satpol PP di lapangan.
Minimnya perhatian pucuk pimpinan Pemkot Makassar membuat Iqbal pun berharap pelantikan Danny Pomanto dipercepat. Kata dia, Danny tahu cara mensejahterakan bawahannya.
"Kita harap pak DP (Danny Pomanto) kembali secepatnya. kemarin 1 periode meningkatkan insentif satpol dari 500 ribu hampir 3 juta," katanya.
