FAJAR.CO.ID, SENGKANG -- Rencana pengembangan Pelabuhan Cenranae di Kelurahan Akkajeng Kecamatan Sajoangin terhambat. Status aset belum jelas, perlu ada pemulihan.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi III DPRD Wajo, Taqwa Gaffar. Kata dia, dalam kunjungannya ke Biro Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Setda Sulsel pada awal Februari lalu. Hanya gedung yang tercatat sebagai aset Pemprov Sulsel.
"Cuma itu saja yang satu unit gedung jelas statusnya merupakan aset Pemprov Sulsel. Selebihnya, masih perlu telusuri ke pusat," ujar Taqwa, Kamis, 18 Februari.
Rencananya, Komisi III DPRD Wajo akan berkunjung ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub), mempertanyakan status lahan dan infrastruktur jalan di dalam Pelabuhan Cenranae.
"Kalau status lahan nantinya tercatat aset Kemenhub, maka akan digodok pemulihan. Gedung dilepas ke Kemenhub, agar Pelabuhan Cenranae dapat alokasi anggaran tahun depan dan kembali berfungsi," tuturnya.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Wajo Andi Hasanuddin menyebutkan, berharap Pemprov Sulsel dan pusat ikut terlibat dalam rencana pemfungsian Pelabuhan Cenranae yang digodok oleh Komisi III DPRD Wajo.
Menurutnya, kondisi pelabuhan yang berlokasi di Akkajeng memprihatinkan, perlu diperhatikan. Terjadi pendangkalan dari muara ke pelabuhan sekitar 1 kilometer (km).
"Padahal beberapa puluhan tahun silam aktivitas pelabuhan sangat aktif. Sekarang sisa perahu kecil yang merapat ke dermaga, karena pendangkalan," ungkapnya.
Olehnya itu, Pelabuhan Cenranae perlu dukungan anggaran dari pusat. Kemenhub pun siap membantu asalkan aset diserahkan ke pusat. Kemudian dapat dialokasikan anggaran kedepannya. (man/ADV Humas DPRD Wajo)
