"Kan, ada 11 kepala daerah dan wakilnya. Jadi totalnya 22 orang, kemudian gubernur yang akan melantik. Pokoknya maksimal 25 orang," jelasnya.
Ajudan pun dilarang masuk ke ruang pelantikan. Forkopimda dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) hanya boleh ikut acara pelantikan melalui virtual. Tak boleh hadir langsung di tempat.
Selain kepala daerah dan wakilnya, tim penggerak PKK baik ketua ataupun wakil juga dipersilakan hadir. Hanya saja, keduanya akan dilantik di ruangan berbeda dengan bupati/wali kota. Tak diperbolehkan masuk ke ruang pelantikan kepala daerah.
"Ini kita lakukan untuk betul-betul menjamin pelaksanaan protokol kesehatan. Apalagi, respons Pak Dirjen sangat positif. Selain itu, ada dua orang tim supervisor Kemendagri yang akan mengawasi secara langsung," bebernya.
Dengan pelantikan tatap muka tersebut, maka proses penyematan tanda pangkat dan tanda lambang jabatan akan dilakukan. Begitu pun dengan penyerahan SK, juga akan diberikan. Akan tetapi, sesuai protokol kesehatan.
Baruga Pattingalloang
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menyebut, jika Kemendagri sudah setuju dengan usulannya untuk melantik kepala daerah terpilih secara langsung, maka Baruga Pattingalloang Rujab Gubernur akan dipilih sebagai lokasi pelantikan.
Selain kapasitas yang mumpuni, pengawasan ketat juga bisa dilakukan. Lebih meminimalisasi terjadinya kerumunan dibanding dilaksanakan di Kantor Gubernur.
"Jadi terbatas karena nantinya hanya satu pintu saja untuk akses masuk. Pesertanya tidak lebih dari 25 orang," tegasnya, kemarin.
