Dewan Susun Rekomendasi Penghentiaan Pembangunan Ruko

Rabu, 24 Februari 2021 11:17

Proses pembangunan rumah toko pada lahan yang tercatat sebagai aset Pemkot Makassar masih terus berlangsung, Senin, 23 Februari. Dewan janji akan mengeluarkan rekomendasi penghentian pembangunan pekan ini. (TAWAKKAL/FAJAR)

Kemungkin, kata dia, rekomendasi sudah bisa dikeluarkan pekan ini. Komisi A sementara melakukan finalisasi rekomendasi. “Secepatnya kita ketemu ketua untuk buat rekomendasinya,” sebut Kasrudi.

Terpisah, Kuasa Hukum Ishak Kalia, Talal Ahmad menilai permintaan penghentian pembangunan di lahan tersebut keliru. Menurutnya, lahan itu dibanguni dengan administrasi yang lengkap.

Dia menyebut Ishak Kalia punya sertifikat lahan tersebut yang diterbitkan sejak 2013 lalu. Sementara IMB juga sudah dimiliki sebelum pembangunan rumah toko (Ruko) mulai dilakukan.

“Ini kan berbicara legalitas hukum. Kalau kami secara administrasi lengkap. Jadi tidak ada alasan melarang melakukan pembangunan di lahan sendiri,” kata dia.

Menurutnya, Ishak Kalia tidak mungkin ingin mengambil risiko melakukan pembangunan tanpa memiliki alas hak yang jelas. Termasuk perizinan-perizinan sebelum menjalankan pembangunannya.

“Apa yang menjadi kewajiban seperti bayar pajak dan malakukan permohonan semua dilakukan. Artinya tidak mungkin seorang pengembang mau melawan hukum karena akan mencelakai dirinya sendiri,” katanya.

Peruntukan sebagai Taman

Fasum Tello ternyata diperuntukan untuk taman. Bukan sebagai lahan kegiatan komersil atau pembangunan gedung.

Data yang dihimpun FAJAR, aset taman tersebut sudah terdata di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar. Luas lahannya 5.286 meter persegi. Nilai aset tersebut sebanyak Rp3,2 miliar pada pembukuan Maret 2017.

Kepala Bidang Aset BPKAD Makassar, Rachmat mengatakan, aset tersebut sudah terdata sejak 1992. Kata dia, peruntukan awalnya memang untuk taman. Hanya saja, kini sudah terbangun dan menjadi area komersil yakni jejeran bangunan ruko.

Rachmat mengaku, heran dengan kondisi tersebut. Hanya saja dia tak bisa berbuat banyak. Pasalnya penindakan teknis bukan menjadi kewenangannya. Meski begitu, dinas yang terkait seperti tata ruang hingga kecamatan harus turun langsung.

Komentar

VIDEO TERKINI