Dewan Susun Rekomendasi Penghentiaan Pembangunan Ruko

Rabu, 24 Februari 2021 11:17

Proses pembangunan rumah toko pada lahan yang tercatat sebagai aset Pemkot Makassar masih terus berlangsung, Senin, 23 Februari. Dewan janji akan mengeluarkan rekomendasi penghentian pembangunan pekan ini. (TAWAKKAL/FAJAR)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar terus mendesak agar pembangunan rumah toko (Ruko) pada fasilitas umum (Fasum) Tello dihentikan. Rekomendasi tersebut kini masih disusun.

Sebelumnya, DPRD Makassar sudah meminta proses pembangunan dihentikan dahulu. Hanya saja, tidak bisa dilakukan begitu saja. Butuh rekomendasi tertulis dari pimpinan.

Pemerintah kota sendiri terkesan agak lemah memperjuangkan aset ini. Padahal lahan tersebut sudah tercatat sebagai aset daerah sejak 1992 silam. Sementara, pemilik lahan yang diketahui bernama Ishak Kalia punya sertifikat yang terbit baru pada 2013 lalu.

Di sisi lain, pemilik lahan sudah mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) di lahan tersebut. Pemkot Makassar sendiri yang mengeluarkannya.

Kepala Bidang Penertiban Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kota Makassar, Kariady mengatakan, sulit menghentikan pembangunan di lahan tersebut. Apalagi secara administratif mereka telah memiliki IMB.

“Kan ada IMB yang pemkot keluarkan. Kalau misalnya IMB itu dibatalkan kita baru bisa lakukan tindakan, karena secara administratif memenuhi syarat,” ujarnya, Selasa, 23 Februari.

Kecuali, kata dia, ada rekomendasi anggota dewan atau pimpinan untuk melakukan penyegelan. Menurutnya, itu menjadi dasar bagi DTRB untuk melakukan penertiban. Tidak bisa asal-asalan.

“Kita mesti pegang hitam di atas putih terkait perintah penertiban. Misalnya dewan mengeluarkan rekomendasi nanti pimpinan yang disposisi, supaya kita punya dasar melakukan penyegelan,” terangnya.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Makassar, Kasrudi menyampaikan, saat ini pihaknya sementara membahas rekomendasi tersebut di tingkat komisi. Setelah itu baru diteruskan kepada pimpinan DPRD.

“Kami mau ketemu ketua DPRD nanti terkait hasil RDP kami, karena yang akan bertanda tangan di rekomendasi itu adalah ketua DPRD,” jelasnya.

Kemungkin, kata dia, rekomendasi sudah bisa dikeluarkan pekan ini. Komisi A sementara melakukan finalisasi rekomendasi. “Secepatnya kita ketemu ketua untuk buat rekomendasinya,” sebut Kasrudi.

Terpisah, Kuasa Hukum Ishak Kalia, Talal Ahmad menilai permintaan penghentian pembangunan di lahan tersebut keliru. Menurutnya, lahan itu dibanguni dengan administrasi yang lengkap.

Dia menyebut Ishak Kalia punya sertifikat lahan tersebut yang diterbitkan sejak 2013 lalu. Sementara IMB juga sudah dimiliki sebelum pembangunan rumah toko (Ruko) mulai dilakukan.

“Ini kan berbicara legalitas hukum. Kalau kami secara administrasi lengkap. Jadi tidak ada alasan melarang melakukan pembangunan di lahan sendiri,” kata dia.

Menurutnya, Ishak Kalia tidak mungkin ingin mengambil risiko melakukan pembangunan tanpa memiliki alas hak yang jelas. Termasuk perizinan-perizinan sebelum menjalankan pembangunannya.

“Apa yang menjadi kewajiban seperti bayar pajak dan malakukan permohonan semua dilakukan. Artinya tidak mungkin seorang pengembang mau melawan hukum karena akan mencelakai dirinya sendiri,” katanya.

Peruntukan sebagai Taman

Fasum Tello ternyata diperuntukan untuk taman. Bukan sebagai lahan kegiatan komersil atau pembangunan gedung.

Data yang dihimpun FAJAR, aset taman tersebut sudah terdata di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar. Luas lahannya 5.286 meter persegi. Nilai aset tersebut sebanyak Rp3,2 miliar pada pembukuan Maret 2017.

Kepala Bidang Aset BPKAD Makassar, Rachmat mengatakan, aset tersebut sudah terdata sejak 1992. Kata dia, peruntukan awalnya memang untuk taman. Hanya saja, kini sudah terbangun dan menjadi area komersil yakni jejeran bangunan ruko.

Rachmat mengaku, heran dengan kondisi tersebut. Hanya saja dia tak bisa berbuat banyak. Pasalnya penindakan teknis bukan menjadi kewenangannya. Meski begitu, dinas yang terkait seperti tata ruang hingga kecamatan harus turun langsung.

“Sudah ada hasil RDP di dewan. Itu jelas bahwa aktivitas di sana harus ditinjau kembali. Kami juga bersih keras jika lahan itu merupakan aset pemerintah. Tercatat lengkap meski tanpa sertifikat,” terangnya kemarin.

Menurutnya, keputusan pengadilan tentang penghapusan aset juga belum ada. Makanya, dia masih menganggap jika lahan tersebut milik pemerintah. Hanya saja kewenangan untuk penindakan ada di OPD lain.

“Kecuali ada perintah pengadilan jika pemkot tidak lagi berwenang, tak ada masalah. Sampai sekarang belum ada perintah untuk menghapuskan aset ini, semua masih terdaftar resmi,” tegasnya. (*/fajar)

Komentar

VIDEO TERKINI