BPJS disebutnya menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang wajib diperhatikan. Tugas pemerintah justru harus lebih intens menyalurkan anggaran kepada mereka yang prasejahtera.
"Saya kira kalau terkait kerja kesehatan dan berdasarkan falidasi data saya sangat mendukung. Berapapun asal bisa dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Bahkan dia mengaku bakal mengalihakn sejumlah anggaran kegiatan yang sifatnya seremoni. "Yang seremoni dikurangi saja kemudian dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat," paparnya.
Hasanuddin mengungkapkan, sebenarnya masih banyak tugas pemkot di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang belum terpenuhi. Hal ini sangat disayangkan sebab Makassar pernah menjadi daerah pertumbuhan ekonomi yang besar.
"Banyak masyarakat kita yang belum terdata. Mereka punya BPJS mandiri dan menunggak. Itu bukan karena mereka tidak mau bayar, tetapi mereka makan saja sudah susah," ungkapnya. (*/fajar)
Pemprov Siapkan Rp20 Miliar
Dana sharing untuk subsidi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan APBD di Makassar kian menipis. Pemprov hanya akan memberikan 20 persen dari total tanggungan pemkot.
Koordinator Program JKN Diskes Sulsel, Ilham mengatakan, dari total kebutuhan anggaran yang ada pihaknya akan memberi subsidi sebesar Rp20 miliar. Kata dia, hitungan tersebut sudah sesuai dengan sharing 20 persen dari pemprov.
Sebelumnya, kata dia, memang dana sharing sama rata untuk semua daerah, yakni 40 persen. Belakangan, ada aturan dari Kemendagri dan Kemenkeu untuk menyiapkan sharing sesuai dengan kondisi fiskal daerah.
