Masih Kurang Rp30 Miliar, Pemkot Tambah Anggaran

Rabu, 24 Februari 2021 11:01

Petugas melayani masyarakat yang datang berobat di Puskesmas Batua, Makassar, Selasa, 23 Februari. Tahun ini, pemkot harus menyiapkan dana lebih besar untuk menanggung iuran BPJS Kesehatan PBI APBD 2021. (IDHAM AMA/FAJAR)

Bahkan dia mengaku bakal mengalihakn sejumlah anggaran kegiatan yang sifatnya seremoni. “Yang seremoni dikurangi saja kemudian dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat,” paparnya.

Hasanuddin mengungkapkan, sebenarnya masih banyak tugas pemkot di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang belum terpenuhi. Hal ini sangat disayangkan sebab Makassar pernah menjadi daerah pertumbuhan ekonomi yang besar.

“Banyak masyarakat kita yang belum terdata. Mereka punya BPJS mandiri dan menunggak. Itu bukan karena mereka tidak mau bayar, tetapi mereka makan saja sudah susah,” ungkapnya. (*/fajar)

Pemprov Siapkan Rp20 Miliar

Dana sharing untuk subsidi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan APBD di Makassar kian menipis. Pemprov hanya akan memberikan 20 persen dari total tanggungan pemkot.

Koordinator Program JKN Diskes Sulsel, Ilham mengatakan, dari total kebutuhan anggaran yang ada pihaknya akan memberi subsidi sebesar Rp20 miliar. Kata dia, hitungan tersebut sudah sesuai dengan sharing 20 persen dari pemprov.

Sebelumnya, kata dia, memang dana sharing sama rata untuk semua daerah, yakni 40 persen. Belakangan, ada aturan dari Kemendagri dan Kemenkeu untuk menyiapkan sharing sesuai dengan kondisi fiskal daerah.

“Makassar yang termasuk fiskal keuangannya cukup tinggi. Makanya kami hanya memberi 20 persen. Saya yakin pemkot sudah mengantisipasi dan merubah anggaran, karena JKN ini perintah negara,”jelasnya kemarin.

Ilham menyampaikan, pemkot seharusnya sudah mengantisipasi lebih awal. Pasalnya rencana kenaikan sudah bergulir sejak 2020 lalu. Seharusnya, pada APBD 2021, sudah harus dilakukan penyesuaian sebelum tahun anggaran berjalan.

Selain PBI, ada kewajiban pemkot dan pemerintah kabupaten/kota untuk membantu iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri. Sharing kabupaten/kota sebesar Rp2.800 per peserta.

Komentar

VIDEO TERKINI