Masih Kurang Rp30 Miliar, Pemkot Tambah Anggaran

Rabu, 24 Februari 2021 11:01

Petugas melayani masyarakat yang datang berobat di Puskesmas Batua, Makassar, Selasa, 23 Februari. Tahun ini, pemkot harus menyiapkan dana lebih besar untuk menanggung iuran BPJS Kesehatan PBI APBD 2021. (IDHAM AMA/FAJAR)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Tanggungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Peserta Bantuan Iuran (PBI) Pemkot Makassar bertambah. Kini menjadi 80 persen.

Plt Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Makassar, Agus Djaja Said mengatakan, pemkot sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp100 miliar pada 2021. Hanya saja, anggaran tersebut masih belum mencukupi.

Agus menjelaskan kebijakan baru itu keluar setelah penganggaran 2021 ditetapkan. Masih kurang sekitar Rp30 miliar untuk menutupi kenaikan tanggungan tersebut.

“Memang ada pembagian sharing antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Ternyata ada regulasi baru kita di kota menanggung 80 persen dan pemprov 20 persen,” ujar dia, Selasa, 23 Februari.

Pihaknya sudah mengajukan tambahan tersebut. Akan tetapi tidak bisa langsung berubah, sebab masih menunggu pembahasan di APBD Perubahan 2021 yang akan dilakukan pada September nanti.

“Untuk sementara kita sudah anggarkan Rp100 miliar lebih. Itu untuk sekitar 270 ribuan jiwa. Masih kurang tetapi bisa kita tutupi nanti di perubahan,” bebernya.

Menurut Agus, penerima bantuan ini hanya diberikan kepada masyarakat yang memegang BPJS mandiri. Mereka yang statusnya masyarakat prasejahtera dengan klasifikasi kelas III.

“Syaratnya dia tidak pernah menunggak pembayaran BPJS-nya, karena tidak mungkin kita mau bayarkan tunggakannya. Preminya sekarang itu Rp42 ribu,” sebutnya.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar, Hasanuddin Leo mengatakan, selama berkaitan dengan masyarakat dia siap mendukung. Termasuk bila ada usulan penambahan anggaran.

BPJS disebutnya menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang wajib diperhatikan. Tugas pemerintah justru harus lebih intens menyalurkan anggaran kepada mereka yang prasejahtera.

“Saya kira kalau terkait kerja kesehatan dan berdasarkan falidasi data saya sangat mendukung. Berapapun asal bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Bahkan dia mengaku bakal mengalihakn sejumlah anggaran kegiatan yang sifatnya seremoni. “Yang seremoni dikurangi saja kemudian dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat,” paparnya.

Hasanuddin mengungkapkan, sebenarnya masih banyak tugas pemkot di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang belum terpenuhi. Hal ini sangat disayangkan sebab Makassar pernah menjadi daerah pertumbuhan ekonomi yang besar.

“Banyak masyarakat kita yang belum terdata. Mereka punya BPJS mandiri dan menunggak. Itu bukan karena mereka tidak mau bayar, tetapi mereka makan saja sudah susah,” ungkapnya. (*/fajar)

Pemprov Siapkan Rp20 Miliar

Dana sharing untuk subsidi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan APBD di Makassar kian menipis. Pemprov hanya akan memberikan 20 persen dari total tanggungan pemkot.

Koordinator Program JKN Diskes Sulsel, Ilham mengatakan, dari total kebutuhan anggaran yang ada pihaknya akan memberi subsidi sebesar Rp20 miliar. Kata dia, hitungan tersebut sudah sesuai dengan sharing 20 persen dari pemprov.

Sebelumnya, kata dia, memang dana sharing sama rata untuk semua daerah, yakni 40 persen. Belakangan, ada aturan dari Kemendagri dan Kemenkeu untuk menyiapkan sharing sesuai dengan kondisi fiskal daerah.

“Makassar yang termasuk fiskal keuangannya cukup tinggi. Makanya kami hanya memberi 20 persen. Saya yakin pemkot sudah mengantisipasi dan merubah anggaran, karena JKN ini perintah negara,”jelasnya kemarin.

Ilham menyampaikan, pemkot seharusnya sudah mengantisipasi lebih awal. Pasalnya rencana kenaikan sudah bergulir sejak 2020 lalu. Seharusnya, pada APBD 2021, sudah harus dilakukan penyesuaian sebelum tahun anggaran berjalan.

Selain PBI, ada kewajiban pemkot dan pemerintah kabupaten/kota untuk membantu iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri. Sharing kabupaten/kota sebesar Rp2.800 per peserta.

“Kita akui kondisi keuangan tentu tak sama dengan ketika normal, tetapi ini amanat pusat yang harus diikuti. Kami pun menanggung tambahan sharing PBI APBN sebesar Rp2.100 per peserta di Sulsel,” terangnya.

Kepala Bidang Anggaran BKAD Sulsel, Sakura menyampaikan, saat ini tambahan pembiayaan tersebut tentu membuat daerah harus bekerja keras. Pihaknya juga meminta agar daerah menyisir data penerima bantuan, jangan sampai ada yang tak terdaftar tetapi masih dibayarkan.

“Misalnya saja, jangan sampai ada yang sudah meninggal dunia. Utamanya untuk PBI APBN ini, kita bayar sekitar Rp91 miliar ke BPJS Kesehatan untuk 3,5 juta peserta. Sementara kita tak pernah tahu, data penerimanya,” pungkasnya. (*/fajar)

Komentar

VIDEO TERKINI